Riau Book - Aksi reformasi jilid II yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia pada 12 Januari 2017 adalah aksi bela rakyat 121. Pergerakan aksi ini akibat dari kebijakan pemerintah Jokowi yang kontra terhadap rakyat.

Sebut saja perihal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan pembayaran STNK, dicabutnya subsidi listrik 900VA, serta perundang-undangan yang menguntungkan pihak asing.

"Kita tetap menuntut pencabutan PP No 60 Tahun 2016, mencabut tarif listrik, mencabut sumsidi BBM," tegas Aditya Putra Gunesa selaku Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Riau, Minggu, (16/1/2017).

Saat berbincang di Sekretariat BEM UR, Aditya, mengatakan kekhawatiran mahasiswa adalah terjadinya kelangkaan BBM, seperti yang terjadi di Jogyakarta.

Kemarin (Kamis, 12/1/2017) aksi serentak di 19 titik, yang dipusat itu tergabung dalam BEM Sejabodetabek-Banten (BSJB).

Sambung, Aditya, aksi mereka sampai malam dan alhamdulilah tiga perwakilan mahasiswa berhasil masuk dan menyampaikan tuntutan tersebut.

"Kita hanya bisa jumpa Pak Teten selaku kepala staff kepresidenan, kita (BEM SI) tidak berhasil jumpa dengan presiden," sesalkan Mensospol BEM Unri.

Bem Unri tetap mengancam akan ada gerak selanjutnya, mahasiswa tidak puas diberikan waktu 90 hari .

"Tidak puas atas empat nota kesepahaman, seperti pemerintah menjamin tidak ada kelangkaan terhadap BBM bersubsidi di SPBU seluruh wilayah Indonesia, akan di cabutnya PP No 60 Tahun 2016," ujar Aditya. (RB/Wayan/Yp)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau