Riaubook - Wakil ketua komisi II DPRD Siak, M Ariadi Tarigan meminta kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau agar menekan PT Arara Abadi untuk segera membuat tapal batas perizinan se-kabupaten Siak dan temu gelang.

"Yang mana, karena sampai saat ini tidak ada temu gelang menyebabkan terjadinya ketidakjelasan status kawasan hutan produksi yang diproduksinya dan ketidakjelasan status lahan masyarakat yang ada di dalamnya," kata M Ariadi Tarigan, saat dijumpai usai paripurna DPRD Siak, Selasa (28/02/2017).

Selain itu, Tarigan meminta kepada pihak penegak hukum, untuk menelusuri dan menyelidiki dugaan kejahatan kehutanan yang terjadi di kabupaten Siak.

"Sebab, PT Arara Abadi tak pernah mengindahkan dan melaksanakan amar keputusan yang didapat dari perizinannnya," kata Tarigan lagi.

Dengan kata lain lanjut politisi Hanura tersebut, kita katakan bahwa luasan definitif PT Arara Abadi sampai saat ini tidak diketahui.

"Hal ini, menyebabkan adanya indikasi kerugian negara. Karena tidak terlihatnya, nilai tegaknya yang diusahakan oleh PT Arara Abadi," kata Dewan Dapil IV ini.

Kepada pemerintah kabupaten Siak, Tarigan mengatakan dengan adanya Undang-undang 23 dengan kehutanan yang dialihkan ke provinsi, ia meminta kepada Bupati, agar dapat mengingatkan kepada Gubernur Riau supaya persoalan tapal batas ini sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum tentang kehutanan.

"Sebab selama ini, yang menjadi korban dan selalu terhukum adalah pihak masyarakat, baik masyarakat asli atau masyarakat perantauan. Sementara PT Arara Abadi terus melenggang seakan-akan tidak pernah bersalah," katanya lagi.

Kalau hal ini tidak diindahkan juga, Tarigan mengancam akan mengumpulkan semua data dan akan diserahkan ke KPK, agar supremasi hukum kehutanan yang diamanahkan dalam UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan PP 44 tahun 2004, tentang perencanaan kehutanan, dapat ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

"Saya sangat yakin sekali, kalau hal ini dapat di implementasikan maka yang dicita-citakan di dalam UU Dasar 1945 pasal 33 air, udara dan tanah dapat dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dan diaplikasikan dan tidak mengkayakan para konglomerat," tutup Tarigan. (RB/Agus/Shinta)



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau