RIAUBOOK.COM - Pada Desember 2016 lalu, telah dilakukan pengakuan resmi keberadaan 9 (sembilan) kelompok masyarakat hutan adat. Presiden RI untuk pertama kalinya menyerahkan keputusan Hutan Adat kepada Tokoh Adat yang mewakili, dengan total luas areal Hutan Adat 13.122,3 Ha. Pengakuan resmi Hutan Adat oleh negara tersebut merupakan rangkaian kebijakan Perhutanan Sosial. Kebijakan Presiden Jokowi ini telah ditegaskan implementasinya pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 21 September 2016.

Perjuangan gerakan masyarakat adat turut diwarnai oleh berbagai perwakilan masyarakat adat dari seluruh pelosok Nusantara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam rangka refleksi dan konsolidasi gerakan masyarakat adat di Indonesia, AMAN menggelar Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V (KMAN V) pada tanggal 15-19 Maret 2017 di Kampung Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. KMAN V mengambil tema "Laksanakan Perubahan Negara Dengan Tindakan Nyata". Acara ini diikuti oleh sekitar 1.622 anggota peserta yang mewakili komunitas-komunitas dari 2.304 Masyarakat Adat anggota AMAN.

KMAN V dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden RI pada hari Jum'at (17/03/2017). Acara ini dihadiri Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, perwakilan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Duta Besar dan perwakilan negara sahabat, Forkompimda Provinsi/Kabupaten/Kota, Komunitas Masyarakat Adat, LSM, para aktivis, instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Masyarakat, serta media.

"Tak ada kedaulatan dan kemandirian suatu bangsa, tanpa masyarakat adat. Negeri ini, tak akan pernah ada tanpa masyarakat adat," kata Abdon Nababan, Sekjen AMAN.

Ketidakhadiran negara selama 72 tahun yang dirasakan oleh masyarakat adat, akan jadi pembahasan penting dalam KMAN V ini.

Abdon menjelaskan bahwa di Kongres pertama tahun 1999, AMAN memilih jalan konfrontatif, bahkan menyatakan jika negara tidak mengakui masyarakat adat, maka masyarakat tidak akan mengakui negara. Pada tahun tersebut jugaterjadi aksi-aksi konfrontasi di lapangan.

"Baru 10 tahun ini, masyarakat kembali berdialog dengan negara. Ada cukup banyak hasil, ada MK-35 walaupun belum sepenuhnya jalan," tutur Abdon.

"Perjuangan ini bukan hanya milik masyarakat adat, tetapi juga milik masyarakat Indonesia dan pemerintah juga bertanggung jawab bersama-sama dalam perjuangan itu. Artikulasi kebijakan merupakan hal yang menjadi bagian penting tugas pemerintah. Pemerintah mendukung penuh dan terus bekerja untuk itu," ungkap Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan, selain pendampingan, yang sangat penting adalah penguatan kelembagaan.

"Dalam kaitan hutan sosial, maka orientasi ultimate goal yang akan muncul ialah proyeksi tatanan konfigurasi bisnis kehutanan yang baru, tidak lagi hanya menjadi milik atau menjadi dominasi korporat," ujar Menteri Siti.

Dengan kata lain, sebuah kondisi dimana tumbuhnya ekonomi dengan basis sumberdaya hutan dan jasa lingkungan oleh masyarakat dengan pendekatan manajemen korporat.

Hingga akhir Februari, Penetapan Areal Kerja hutan sosial tercatat seluas 1,672 juta hektar dan izin/akses/mou seluas 825 ribu hetar. Jumlah tersebut terbagi menjadi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan. Kesemuanya meliputi sekitar 4.872 kelompok yang merangkum sekitar 146.318 KK.

Langkah-langkah nyata pemerintah mempertegas bahwa langkah dan tindakan nyata pemerintah dalam subyek penting Masyarakat Adat di Indonesia tidak perlu diragukan. "Saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah sekarang ini, adalah pemerintahan yang memberi solusi, bisa dipercaya dalam mendukung perjuangan masyarakat adat kita," tegas Siti Nurbaya.

"Saya mempercayai bahwa dengan langkah-langkah nyata penanganan hutan adat dan masyarakat adat, merupakan jawaban tepat untuk pembangunan demokrasi yang mensejahterakan. Dengan hadirnya negara, masyarakat adat akan mampu bangkit bersatu, mandiri, berdaulat dan bermartabat," tutup Siti Nurbaya. (RB/RLS)