RIAUBOOK.COM-Secara simbolis, Wakil Bupati Siak H Alfedri menyerahkan sistem aplikasi perizinan berbasis elektronik kepada Wawan Wardiana, Direktur Litbang KPK RI di Pekanbaru, Rabu (26/4) pagi.

Sistem tersebut nantinya diserahkan ke seluruh kabupaten/kota yang mengikuti workshop pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis elektronik.

Sebelumnya Wawan menyampaikan terkait masalah perizinan, pihaknya mendorong semua kepala daerah untuk meyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada PTSP, sehingga tidak ada lagi intervensi dari pihak manapun.

Wawan menyampaikan, sudah menjadi keharusan penggunaan teknologi informasi diera saat ini, apalagi pada umumnya masyarakat sudah menggunakan teknologi tersebut. Oleh sebab itu, ia mendorong pemda-pemda yang sudah bagus, dijadikan best practice, dijadikan percontohan.

"Dibeberapa daerah telah memiliki komitmen untuk memberikan sistem tersebut dengan gratis, silahkan dicopy, silahkan di pakai, kalo bila saya ajarin, salah satunya kabupaten Siak ini," ungkap Wawan.

Sehingga nanti kata Wawan, setelah pulang ke daerah masing-masing peserta bisa langsung menjalankan sistemnya atau dimodifikasi dulu sesuai dengan kondisi di daerahnya. Selanjutnya tim dari KPK nanti akan melakukan monitoring ke 10 kabupaten/kota yang hadir saat ini.

Dijelaskannya, mengapa KPK masuk dalam keranah ini? karena seringnya menangani tiga hal besar dalam kasus korupsi. Diantaranya pertama, masalah penganggaran, yang kedua masalah pengadaan barang dan jasa, dan yang ketiga, adalah masalah perijinan, dimana didalamnya terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi.

Wawan menambahkan, hal-hal yang tersebut diatas, adalah kasus yang sering ditangani oleh kpk sejak 2005 sampai 2016. Oleh sebab itu Kordinasi dan Supervise Pencegahan Korupsi (Korsupgah), pada 2016-2019 menfokuskan kepada pemerintah daerah agar lebih mengantisipasi terhadap tindak pidana korupsi di tiga besar tadi.

Korsupgah mendorong pemerintah daerah (provinsi, Kabupaten/Kota), untuk membenahi didalam pelaksanaan penganggaran APBD, dari mulai perencanaan sampai pelaporan. Kemudian didalam pengadaan barang dan jasa, regulasi maupun pelaksananya dalam hal ini ULPnya didorong untuk lebih mandiri, karena banyaknya intervensi kepada ULP itu dari pihak-pihak tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Siak Alfedri saat diundang pada workshop tersebut mengatakan, terkait pelayanan publik ini sudah menjadi komitmen pemerintah kabupaten Siak untuk memberika pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Ini adalah janji politik kami dulu bersama Pak Syamsuar, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh perizinan, makanya kami melimpahkan kewenangan kepada camat dan kantor perizinan," ujar Alfedri.

Kata Alfedri, pihaknya siap membantu jika diminta untuk turun ke kabupaten/kota yang mengikuti workshop tersebut.

Salah satu bentuk kemudahan tersebut lanjut Alfedri, adalah dalam hal efisiensi waktu dan biaya, yang diharapkan dapat menjadi nilai plus dan daya tarik investor nantinya. Hal ini sesuai dengan Misi pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 yang disusun, yaitu mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih, serta pelayanan publik yang prima.

Masih kata Wabup, terkait pengelolaan PTSP berbasis elektronik ini, sistem rintisannya jauh-jauh hari sudah dibuat dan diujicobakan sebelumnya. Karena sesuai dengan amanat peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang penyelenggaran perizinan dan non-perizinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik.

Wabup juga mengatakan, melalui kesempatan ini ia berharap masyarakat bisa mewujudkan pelayanan perizinan yang modern kepada masyarakat. Untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi ini. (RB/Agus)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau