Riau Book -Dugaan suap pengesahan APBD-P Riau Tahun 2014 dan RAPBD Tahun 2015 tak hanya mengisakan adanya suap Rp1,2 miliar. Dalam pembahasannya menjelang akhir tahun 2014 lalu, juga ada rencana menyandera pengesahannya kalau tukar guling sejumlah proyek tak disetujui Pemerintah Provinsi Riau.

Lagi-lagi dalam sidang pada Kamis (29/10) itu, rencana penyanderaan tersebut memunculkan nama Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau periode 2009-2014.

Politisi Golkar ini mensyaratkan masuknya alokasi dana aspirasi Supriyati (anggota DPRD Riau dari Golkar) untuk proyek Danau Raja, di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 21 Miliar.

Fakta ini terungkap saat Jaksa KPK Pulung membuka rekaman pembicaraan antara Johar Firdaus dan M Yafiz.

"Tanggal 2 September jam 18.19 WIB (komunikasi telepon) antara saudara dengan Johar. Untuk Proyek DED danau raja, Johar (Firdaus) mengatakan itu sebagai syarat dari Supriyati agar APBD (dapat) disahkan. Untuk itu Johar minta alokasi anggaran dikembalikan ke angka Rp 21 M. Maksudnya apa pak, ini sudah jam 6 sore, mau ditandatangani ni (malam). Kenapa saudara masukkan juga?," tanya Jaksa Pulung.

"Sudah tidak bisa saya kendalikan lagi pak. Karena panik saja pak. Ditekan kerja situasinya pak. Kami itu tidur 2 jam," jawab M.Yafiz.

Jawaban M Yafiz sewaktu bersaksi itu merupakan tekanan yang didapatnya dari Johar. Dia tak sanggup dan akhirnya memasukkan hal itu dalam APBD Riau.

Dalam sidang dengan terdakwa Ahmad Kirjauhari itu, Johar juga disebut menerima uang Rp155 juta. Sebelumnya, Ahmad Kirjauhari hanya menjatahnya Rp125 juta, tapi Johar merasa kekurangan.

Sekedar informasi, dalam kasus ini Ahmad Kirjauhari diduga menerima suap Rp1,2 miliar untuk pengesahan APBD-P 2014 dan RAPBD 2015. Uang itu kemudian dibagi kepada unsur pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi, dan angggota yang mempunyai hubungan dekat dengan Ahmad Kirjauhari. (ham)