RIAUBOOK.COM - Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim menyampaikan uneg-ungenya soal minimnya alokasi anggaran pusat untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Uneg-unegnya tersebut ia sampaikan saat pertemuan Pemkab Meranti dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Jumat kemarin di Selatpanjang.

Diceritakan Wakil Bupati, sesuai data yang diperoleh saat mengikuti Rakor BNPP di Hotel Borobudur Jakarta waktu lalu, usulan Kabupaten Meranti yang masuk tergolong kecil. Tidak seperti Kabupaten Inhil yang dapat bantuan pembangunan kantor Bupati sebesar Rp250 miliar. Begitu juga Kabupaten Pelalawan Rp120 miliar untuk rehab kantor.

"Dan sayangnya Meranti belum mengajukan untuk Kantor Bupati, Kejari, Pengadilan Negeri, Dandim, begitu juga dengan kantor Kecamatan di Pulau Merbau, dan 7 Kecamatan belum memiliki Kantor Polsek dan lainnya. Ini harus menjadi perhatian kita, termasuk juga infrastruktur jalan dan lainnya," pinta Wabub lagi.

Merespons hal itu Kepala Sub Dit Program Pembinaan Daerah Perbatasan BNPP Nana Wahyudi, mengatakan saat ini BNPP sedang mendorong pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) di daerah perbatasan. Yang akan dikembangkan menjadi PLBN sebagai pusat kegiatan ekonomi, keamanan dan lainnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri para kepada dinas, badan dan camat se-Kepulauan Meranti itu berlangsung secara dialogis. Dialog bergulir hangat, beberapa masukan dari SKPD terkait peran BNPP yang dianggap masih belum maksimal memperjuangkan dana pembangunan dari Kepulauan Meranri yang merupakan daerah terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga itu.

Seperti diutarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Hendra Putra, menurutnya BNPP seolah hanya badan tapi tidak punya kewenangan alias tidak punya dana. Sehingga tidak bisa mengambil kebijakan langsung soal alokasi dana yang bersumber dari dana APBN untuk Meranti.

"Kami berharap peran BNPP dalam mendukung infrastruktur daerah perbatasan lebih konkrit. Jangan dilempar ke departemen masing-masing (urus sendiri ke Kementerian terkait, red)," ujar Hendra bernada curhat.

Juga ada usulan dari Camat Rangsang Mulyadi yang mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan poros yang sangat mendukung aktifitas pertanian, juga abrasi pantai yang terus menjadi masalah penting karena menyangkut berkurangnya wilayah NKRI tergerus oleh derasnya abrasi. (RB/jos)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau