RIAUBOOK.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi cap disclaimer atau tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tahun 2016 terhadao lima kementerian dan lembaga lain. Termasuk Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menanggapi keputusan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan pemberian predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer disebabkan kelalaian kementeriannya. Sebab, KKP terlambat melaporkan penggunaan anggarannya pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu diungkapkan Susi dihadapan ratusan Kepala darrah yang mengikuti pembekalan di BPSDM Kemendagri.

"Pelaporan keuangan kita terlambat sehingga menyebabkan pelaporan administrasi ke BPK juga terlambat," kata Menteri Susi di Gedung BPSDM Kemendagri jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017).

Akibatnya, klaim Menteri Susi, BPK menilai laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan berstatus disclaimer dan tak mendapatkan predikat WTP sebagaimana laporan keuangan tahun sebelumnya.

"Itu yang menyebabkan tidak masuk WTP tapi masuk tidak menyatakan pendapat atau disclaimer," kata Susi.

Padahal Kementerian yang dipimpinnya sangat mengedepankan transparansi publik. Semisal, membuka data di laman resmi KKP yang bisa diakses oleh siapa saja.

"Bapak Ibu bisa mengakses semua data ini di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Website kita sudah sangat terbuka jadi program perikanan tangkap dan budidaya akan terus dilanjutkan," lanjut Menteri Susi.

Sebelumnya, 6 kementerian dan lembaga mendapat opini TMP atau disclaimer. Mereka adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenpora, LPP TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan buruk tersebut. Jokowi memerintahkan agar mereka yang berpredikat ini membentuk Task Force khusus.(mdk)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau