Riau Book -Mengaku menemukan novum atau bukti baru, mantan Gubernur Riau Rusli Zainal mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jumat (6/11).

Terpidana kasus suap Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau ke 18 dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKT-IUPHHKHT) itu ingin bebas dari hukuman yang menjeratnya.

Pantauan wartawan, Rusli Zainal datang ke pengadilan didampingi kuasa hukumnya, Eva Nora. Dia langsung mendatangi Panitera Bidang Tipikor untuk mendaftarkan PK-nya.

Sesekali Rusli yang saat itu mengenakan batik berwarna biru, tampak memberikan senyuman ke arah awak media yang melakukan peliputan. Proses pendaftaran berakhir sekitar pukul 12.00 WIB.

Kepada wartawan, Rusli Zainal memilih irit bicara. "Nanti sajalah," ujarnya tersenyum sambil berlalu memasuki mobil Terano hitam B 1544 PKQ.

Sejurus dengan Rusli, Eva Nora juga memilih tidak banyak memberikan keterangan terkait bukti baru (novum) yang dikantongi pihaknya. "Ada lah (bukti barunya). Tanyakan aja sama panitera," ungkap Eva Nora.

Dia memastika bahwa ada bukti baru yang dikantonginya. "Pasti (ada novum)," sebutnya seraya meninggalkan PN Pekanbaru bersama anggota Tim Kuasa Hukum lainnya.

Sementara itu, Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru, Denni Sembiring, membenarkan adanya pengajuan PK yang disampaikan mantan Gubernur Riau dua periode tersebut.

"Tadi, yang bersangkutan (RZ,red) bersama Tim Kuasa Hukumnya, mengajukan memori PK," kata Denni di ruangan kerjanya.

Selanjutnya, sebut Denni, pihaknya akan menyerahkan memori PK ke Ketua PN Pekanbaru, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, untuk dilakukan penunjukkan majelis hakim.

"Majelis hakim akan memeriksa memori PK terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor : 1648K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 November 2014 lalu," sebutnya.

Meski begitu, lanjutnya, untuk kewenangan apakah nanti RZ akan mendapat keringanan hukuman dari putusan sebelumnya, Denni mengatakan itu merupakan kewenangan Hakim Agung di MA.

"Kalau disini (PN Pekanbaru,red), majelis hakim hanya memeriksa memori PK-nya. Jika bukti tersebut merupakan bukti baru, lalu akan dibuat berita acaranya untuk selanjutnya dikirim ke MA. Keputusan finalnya tetap di MA," tandas Denni.

Sekedar informasi, Rusli dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi PON tahun 2012 dan RKT-IUPHHKT pada tahun 2004. Kedua perkara tersebut ditangani KPK.

Atas perbuatannya, Rusli dipidana penjara selama 14 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara serta pencabutan hak politiknya. Putusan yang diberikan MA, sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

Pada upaya banding tersebut, RZ mendapat keringanan hukuman menjadi 10 tahun dari putusan Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru yang sebelumnya memvonis mantan Politisi Partai Golkar dengan pidana penjara selama 14 tahun denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara.