Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk melaporkan kepada Polri ihwal dugaan itu. Apalagi kalau ditemukan indikasi adanya pemerasan

"Tolong dilaporin saja kalau yang seperti itu," kata Kalla di Istana wakil presiden, Jakarta, Rabu (11/11).

Kalla geram ada politikus yang mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham kosong kepada petinggi PT Freeport.

Sebelumnya, Menteri Sudirman mengatakan telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia James R Moffett pada Juli 2015.

Dalam pertemuan itu terungkap ada politikus yang berperan sebagai makelar untuk memuluskan perpanjangan izin pertambangan kepada Freeport.

Secara langsung Presiden Joko Widodo telah menegur Moffet. Presiden memintaPT Freeport untuk mengurus izin langsung kepada pejabat dan institusi yang berwenang.

Sudirman juga mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan PT Freeport pada November 2014, perusahaan itu pernah dihubungi beberapa tokoh politik untuk membantu menyelesaikan proses kontrak PT Freeport.

Kejadian yang sama terulang pada beberapa bulan lalu. Para politisi itu berusaha meyakinakn PT Freeport dengan menjual nama presiden dan wakil presiden.

"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan," kata Sudirman. (Tempo.co)