Riau Book -Belum selesai menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, karena tersangkut korupsi izin kehutanan, mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Di kepolisian, Azmun merupakan tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan di Kabupaten Pelalawan dengan kerugian negara Rp18 miliar.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau AKBP Ari Rahman Navarin menyebutkan, Azmun Jaafar dijjemput dari rumahnya pada Selasa (8/12/2015) sore di Jalan Lumba-lumba Pekanbaru.

"Kemudian diperiksa intensif, hari ini resmi dilakukan penahanan secara resmi. Yang bersangkutan ditahan setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan," ungkap Ari, Rabu (9/12/2015), didampingi Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK.

Dalam kasus ini, sebut Ari, Azmun diduga menikmati uang negara Rp16 miliar. Uang itu secara bertahap diserahkan Syahrizal Hamid yang sudah menjadi terpidana dalam kasus ini.

"Uang itu diterima tersangka (Azmun Jaafar) sewaktu masih menjabat sebagai Bupati Pelalawan," sebut Ari yang juga didampingi Kasubdit III Tipikor Reskrimsus AKBP Wahyu Kuncoro.

Ari menjelaskan, Azmun masih menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin terkait korupsi izin kehutanan. Kasus itu ditangani KPK pada tahun 2007.

"Statusnya saat ini masih tahanan. Dia berada di Riau karena mendapat atau menjalani hukuman bebas bersyarat menjelang pembebasannya pada tahun 2017," ungkap Ari.

Dalam kasus ini, Azmun dijerat dengan pasal berlapis. Pertama pasal 2 dan atau pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Tersangka juga dijerat dengan Pasal 5 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP," tambah Ari.

Terakhir, sambung Ari, tersangka dijerat dengan pasal 12 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan audit kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kasus pembebasan lahan untuk pembangunan Komplek Perkantoran Bupati Pelalawan ini merugikan negara Rp38 miliar.

"Sementara yang dinikmati tersangka secara pribadi bernilai Rp16 miliar," pungkas Ari.