Riau Book - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan ada beberapa program pemerintah pusat terkendala akibat RTRW Riau belum tuntas, seperti program jalur Kereta api, Pelabuhan, jalan Tol, PLTU, dan jaringan listrik interkoneksi.

"Semoga dengan saya sampaikan tentang program-program pusat yang masih terkendala dapat mendorong agar proses RTRW Riau dapat cepat diselesaikan," ungkap Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beberapa waktu lalu.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJM 2015-2019, Pemerintah pusat akan membangun infrastruktur yang dipastikan akan mempercepat upaya peningkatan daya saing Nasional, diantaranya yaitu transportasi massal yang terintegrasi di 6 kota besar di Indonesia. Pembangunan tol laut dan pembangunan 24 pelabuhan, pembangkit tenaga listrik 35.000 Mega Watt, Reformasi pembebasan lahan, dan oprasionalisasi pelayanan satu pintu.

Saat ini RTRW provinsi Riau belum tuntas. Pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke kabupaten Kampar beberapa waktu lalu, Andi Rachman telah menyampaikan kepada Presiden, RTRW provinsi Riau akan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Pada saat itu juga Presiden langsung memberi arahan kepada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar agar RTRW Riau segera diselesaikan.

Pemprov Riau sendiri sudah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang sampai saat ini belum terealisasi di permerintah pusat itu.

Diantaranya, telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, agar segera menindak lanjuti proses RTRW provinsi Riau.

Namun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Siti Nurbaya hanya menjawab dengan singkat jika persoalan RTRW Riau sedang berproses dan akan menjadi prioritas.

"Sedang berproses dan akan menjadi prioritas nantinya untuk mendukung pembangunan,"ujar Siti Nurbaya.

Awal November lalu Plt Gubernur Riau, didampingi Plt Sekdaprov Riau M Yafiz menghadiri Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakernas BKPRN) Tahun 2015 di Jakarta.

Acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dihadiri juga oleh Kepala Badan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Mengangkat tema "Memperkuat Kelembagaan Penataan Ruang untuk Memperkuat Nawacita", Rakernas ini merupakan forum penataan ruang tingkat nasional yang pelaksanaannya melibatkan pusat dan daerah.

Menko Darmin menyampaikan tugas yang diemban oleh BKPRN sangat strategis. Selain mengawal perencanaan tata ruang, BKPRN juga berugas untuk menyusun kebijakan tata ruang termasuk di dalamnya pengendalian yang diperlukan untuk kebutuhan tersebut.

Lanjutnya, dibutuhkan dukungan serta koordinasi yang kuat karena permasalahan yang sering muncul bukan hanya lintas Kementerian/Lembaga namun juga di tataran pemerintah pusat dan daerah.

"Memang harus diakui banyak urusan penataan ruang yang tetap membutuhkan dukungan kooordinasi yang kuat," ungkap Menko Darmin Nasution.

Dari hasil pengamatan Kemenko Perekonomian, belum semua program prioritas yg tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sudah tercantum di dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait.

Oleh sebab itu, percepatan penyelesaian RTRW baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta penyesuaian terhadap RTRW tersebut perlu segera dilakukan. Hal ini bertujuan agar tujuan pembangunan nasional segera dapat diwujudkan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Ferry Mursidan Baldan meminta kepada seluruh Bupati/Walikota dan Plt Gubernur untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu dalam upaya percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

"Mengenai RTRW Riau, saya minta kepada Bupati/Walikota dan Gubernurnya memiliki pandangan sama mengenai penetapan kawasan di Provinsi dan Kabupaten. Sehingga bisa cepat digesa pengesahannya,"ujar Ferry Kamis malam di Pekanbaru kepada Tribun.

Menurut Ferry Ketika semuanya bertahan dengan pendapat masing-masing mengenai tata ruang, tidak disesuaikan apa planing pembangunan di Provinsi dan Kabupaten maka akan menghambat proses pengesahan.

"Kalau tidak didudukkan bersama nanti bisa berbeda, Gubernur bertahan dengan apa yang ada di Provinsi sementara Kabupaten bertahan dengan daerahnya. Makanya kami tawarkan format itu,"ujar Ferry.

Dalam pertemuan bersama itu menurut Ferry Mursidan Baldan akan diketahui mana program dari Provinsi dan mana yang akan dilakukan Kabupaten sehingga tidak ada beda pendapat.

"Mari kita gelar dulu, mana punya Provinsi dan mana punya Kabupaten setelah duduk bersama, setelah semuanya selesai baru bisa digesa dan disahkan,"ujar Ferry.

Namun menurut Ferry duduk bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota ini baru akan digelar setelah pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Karena saat ini sudah dekat dengan Pilkada.

"Nanti akan dipertemukan setelah Pilkada lah, sekarang kan mau Pilkada masih sibuk semuanya,"ujar Ferry.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Fadrizal Labay menyebutkan, RTRW Riau akan disahkan sebelum tahun baru. Begitu janji dari Badan Kordinasi Penata Ruang Nasional (BKPRN) dalam rapat terakhir di Bukit Tinggi awal bulan lalu.

"Kalau janjinya kemarin pas rapat di Bukit tinggi itu sebelum tahun baru sudah disahkan, karena mengingat ada sejumlah pembangunan nasional terhambat akibat RTRW itu,"ujar Fadrizal Labay.

Menurut Labay, apa yang menjadi kebutuhan Pemerintah pusat akan dipenuhi Daerah untuk percepatan pengesahan RTRW yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sejumlah proyek nasional.

"Kalau memang diajak kumpul seluruh Kepala Daerah ya kami akan ikuti, kan semuanya sudah di BKPRN itu, ada sejumlah Kementerian disana,"ujar Labay.

Menurut Labay sejauh ini data untuk RTRW Riau sudah lengkap, termasuk dari kajian tim ahli sudah dilengkapi, jikapun turun kelapangan lagi menurut Labay akan mubazzir, sehingga menurutnya cukup percepatan saja dengan menyatukan persepsi itu.

"Kalau mau turun lagi silahkan, tapi saya kira semuanya sudah lengkap, hasil kajian tim ahli kan sudah ada,"ujarnya.

Sebelumnya Plt Gubernur juga meminta bantuan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membantu percepatan pengesahan RTRW Riau yang saat ini sudah dalam pembahasan di BKPRN.

"Pak JK kami mohon bantuannya untuk percepatan RTRW kami, karena banyak proyek dan investor yang terhambat akibat belum disahkannya RTRW Riau ini pak,"ujar Andi Rachman saat JK menghadiri pembukaan Kongres HMI di Pekanbaru pekan lalu.