RIAUBOOK.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan sangat mengharapkan informasi dari masyarakat, penegak hukum, pihak pengadilan terkait mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi yang maju sebagai Bakal calon legiskatif (Bacaleg).

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Pelalawan Nazarudin disela-sela acara penghitungan suara Pilkada Gubri tahun 2018, bertempat di Grand Hotel, Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Rabu (04/07/2018).

Dijelaskannya lagi, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, dimana dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf h, sangat jelas berbunyi bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

"Jadi terhadap mantan napi terkait tiga kasus tersebut untuk tidak mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019," ujarnya.

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks napi narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa dilaksanakan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. "Pada masa pendaftaran 4 hingga 17 Juli 2018, kita sudah mulai terapkan aturan tersebut," jelas Nazaruddin.

Terkait dengan eks narapidana kasus hukum diluar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak maupun korupsi, Ketua KPU menjelaskan bagi napi yang ancaman hukuman diatas 5 tahun lebih wajib membuat pernyataan di media massa.

"Bila kita temukan akan kita lakukan verifikasi kapan mulai menjalani hukuman berdasarkan informasi dari kejaksaan, pengadilan maupun bapas serta kliping koran yang mengetahui masa hukuman eks napi bacaleg tersebut," terang Ketua KPU tersebut seraya menambahkan pihaknya akan meloloskan bacaleg yang sudah melengkapi berkas dan melakukan hal tersebut. [RBC/ton]