RIAUBOOK.COM - PT Pertamina (Persero) tengah mengincar posisi sebagai operator pengelola Blok Rokan yang menjadi ladang minyak di Riau.

Pertamina juga telah menyampaikan proposal pengelolaan atau Term and Condition (TnC) kepada Pemerintah Pusat untuk mengelola 100 persen blok tersebut, mengingat akan berakhirnya kontrak PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) pada bulan Agustus 2021 mendatang.

Namun, PT CPI juga belum mau melepas Blok Rokan itu karena dinilai masih memiliki jumlah material yang menarik.

Saat ini PT CPI juga tengah menyiapkan Proposal untuk memperpanjang masa kontraknya.

Walau masih dalam proses, Pemerintah sudah memberi sinyal kepada perusahaan "plat merah" untuk mengelola salah satu blok minyak yang paling diandalkan dalam sektor Migas Indonesia.

Hal itu dapat terlihat dari pengambil alihan wilayah kerja Blok Mahakam 100 persen pada tahun awal tahun ini, setelah sebelumnya lebih dari 50 tahun blok tersebut dikelola oleh Total E&P Indonesie (TEPI).

"Blok Mahakam 100% sudah kami ambil, sudah kami serahkan ke Pertamina. Mau dikerjasamakan dengan siapa, itu (keputusan) di Pertamina," kata Presiden Joko Widodo, Kamis (12/7/2018).

Menurutnya, langkah Pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan beberapa pertambangan di Indonesia dari operator asing merupakan hal yang lumrah. Harapannya, Indonesia bisa mendapatkan pendapatan lebih besar dari pajak, royalti, dan dividen.

Disatu sisi, Provinsi Riau yang notabene sebagai daerah penghasil Migas tetap saja bernasib sama seperti sebelumnya, walaupun Blok Rokan nantinya dikelola oleh Pertamina.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Masperi mengatakan siapapun yang nantinya ditunjuk sebagai operator pengelola blok tersebut, Riau tetap akan mendapat Participal Interest (PI) 10 persen.

"Kalau bagi kita sama saja hasilnya, itu kan Dan Bagi Hasil, tapi karena kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara, tentu akan lebih baik kalau ke Pertamina dari pada Chevron, karena Chevron itu kan swasta," kata Masperi saat di temui RoauBook.com (11/7/2018) sore.

Dalam hal ini, Pemprov Riau tidak punya kewenangan untuk ikut campur dalam mengambil keputusan.

"Blok Rokan sepenuhnya kewenangan Pusat, gak bisa kita berbuat banyak disitu nanti habis kontrak Chevron dan kalau Pemerintah menyerahkan blok Rokan itu kepada Pertamina, pendapatan negara akan lebih banyak, harapannya kan begitu," tutur Masperi.

Diakuinya, untuk mengelola blok tersebut memang membutuhkan modal yang besar serta Sumber Daya Manusia yang handal.

"Tapi ada sisi lain, untuk mengelola itu kan padat modal dan High Teknologi, kemudian bagaimana dengan SDMnya?, kemarin itu ada pemikiran dari Pak Luhut, untuk mengembalikan Blok Rokan itu kepada Chevron lagi, karena mereka punya alat punya modal. Namun bagaimana nanti, kita tunggu aja dari Pusat," demikian Masperi. (RB/Dwi)