RIAUBOOK.COM - Korupsi di Indonesia sudah kritis, banyak pejabat negara tersangkut kasus itu, dan terakhir yang miris adalah dugaan korupsi massal yang menjerat 41 anggota DPRD Malang.

Kalangan legislator itu sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan salah satu penyebab korupsi massal itu karena kurangnya integritas para anggota DPRD Malang.

"Dalam proses itu kalau transaksional dan integritasnya terganggu kemudian lari ke hal-hal yang conflict of interestnya yang menonjol kan bukan saja karena sistem, sistemnya kan sudah ada semua mulai e-budgeting, e-planning dan sebagainya, jadi kalau Anda tanya persoalannya integrity, mau sistemnya kayak apapun, pengawasannya kayak apapun, KPK nungguin kayak apapun, ya akan bisa terjadi karena ini persoalan integritas," kata Saut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Saut mengatakan ke-41 anggota DPRD Malangitu masih diperiksa. Penyidik KPK masih menggali peran masing-masing anggota DPRD Malang tersebut. 

"Bagaimana peranan dia nanti, nah itu nanti harus kita pelajari pelan-pelan, sejauh apa yang belum itu peranannya seperti apa. Dan penyidik lebih paham, kenapa ini duluan, kenapa ini belakangan, kan itu juga kan ada kaitan strategi," katanya.

Saut mengingatkan modus korupsi massal itu juga rawan dilakukan di daerah lainnya. Untuk itu dia minta para pejabat negara agar jujur mengelola anggaran. 

"Daerah lain seperti apa kita nggak boleh nyebut itu, tapi modus-modus seperti itu bisa jadi terjadi di tempat lain. Oleh sebab itu ke depan ini seperti apa, rekomendasi kita untuk kemudian KPK menjaga mereka. Jangan lupa ada orang-orang berintegritas juga di daerah-daerah yang kemudian sama-sama dengan KPK, mulai dari planningnya sampai pengeluarannya ke belakang itu berintegritas," kata dia. (ams/dhn)

Sumber detik