RIAUBOOK.COM - Seperti diketahui, secara Nasional pemerintah pusat akan membuka CPNS tahun 2018 formasi umum dan K2.

Namun sayang, Pemerintah Kabupaten Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) justru memprediksi peluang penerimaan CPNS justru terancam akan batal.

"Dana Panpel tidak ada," jawab Sekretaris Daerah Sekda, Ir H Hendrizal MSi, Senin (1/10/2018) diruang kerja.

Urgensi pembatalan penerimaan CPNS berawal dari tidak disahkannya R-APBD Perubahan tahun 2018 menjadi Ranperda.

Sementara pembiayaan untuk seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten Indragiri Hulu ada dalam R-APBD Perubahan.

Dengan demikian, lanjut Sekdakab, kegiatan Pemkab Inhu tahun 2018 harus berpedoman pada APBD murni.

Disela rapat paripurna Jumat (28/9/2018) pekan kemarin anggota DPRD Kabupaten Inhu memilih menolak R-APBD Perubahan.

Alasan Dewan menolak R-APBD Perubahan karena adanya pengurangan ADD (Anggaran Dana Desa) sebesar kurang lebih Rp14 miliar atau berseberangan dengan amanat UU Desa dan belum terakomodir pokok-pokok pikiran anggota dewan.

Sedangkan dampak penolakan R-APBD Perubahan menjadi Ranperda, menurut Sekdakab, antara lain terancam tertundanya penerimaan CPNS, gaji petugas kebersihan tidak terbayarkan, tunggakan listrik ke PLN tidak terbayarkan, utang atau tunda bayar proyek tahun 2017 belum terbayarkan dan evaluasi perubahan tata ruang RT RW di Kabupaten Inhu ikut tertunda. (MCR/ril)