Riau Book - Sudah menjadi tradisi bagi kebanyakan instansi pemerintahan di Provinsi Riau menghamburkan uang rakyat dengan berbagai program yang tak jelas, terkesan untuk menyelesaikan program dengan keuntungan pribadi dan kelompok di kalangan itu.

"Kegiatan-kegiatan di penghujung tahun yang sudah menjadi tradisi sangat tidak menguntungkan masyarakat," kata Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, kepada RiauBook lewat sambungan telepon, Kamis (31/12).

Yang jelas, demikian Usman, persoalan itu setiap tahun pasti terjadi, dan terus berulang, terkesan pemda mengejar target penyerapan yang tidak ada untungnya sama sekali oleh masyarakat.

Terlebih, lanjut dia, tahun ini penyerapan anggaran sangat rendah bahkan belum sampai 60 persen. Hal itu karena ada persoalan yang dikesampingan, padahal itu lebih menyentuh ke masyarakat.

Usman mengatakan, program penghujung tahun yang begitu marak dan terkesan menghamburkan uang rakyat menandakan bahwa selama ini perencanaan dan mekanisme di awal yang buruk.

"Pemda melakukan menyediakan pagu anggaran yang begitu besar sehingga tidak terlaksanan sesuai target, atau kinerja tak terukur," katanya lagi.

Kemudian, lanjut dia, persoalannya berada pada sumber daya manusia (SDM) yang memang tidak mampu dalam mengelola anggaran yang tersedia, sehingga program tidak bersentuhan secara langsung ke masyarakat.

"Kami melihat setiap akhir tahun banyak instansi pemerintah selalu melakukan kegiatan seremonial yang dilakukan diluar kepentingan masyaraikat secara umum. Seharusnya pemda punya ukuran dan target kinerja dalam rangka pembangunan yang dirasakan masyarakat," katanya.

Namun nyatanya, demikian Usman, realisasi anggaran selalu minim dan bahkan program-program yang dijalankan tidak pernah tuntas setiap tahun.

"Salah satu contohnya adalah seminar yang sering dilakukan dan tidak ada dampaknya pada masyarakat. Inilah yang terjadi," kata dia.

Sejauh ini, lanjut dia, pemda juga tidak memahami pelaksanaan APBD murni maupun perubahan, banyak program tidak maksimal, ditambah lagi adanya kasus suap yang terjadi jelang pengesahan lalu.

"Itulah yang kemudian menyebabkan adanya ketakutan yang tidak berdasar, sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja. Hati-hati namun tidak dilaksanakan, karena tidak ada kemampuan dan tidak kreatif. Kehati-hatian harusnya tetap melaksanakan program yang sudah ada," katanya.

Yang jelas, kata Usman, tahun ini adalah kondisi paling parah, karena APBD 2015 yang bermasalah setelah tercium korupsi, ini salah satu persoalan, kenapa kemudian anggaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

"Nah, akhirnya yang dilaksanakan hanya kegiatan yang wajib, untuk kepentingan internl sendiri," kata dia.

Parahnya, kata Usman, sudah diakhir tahun baru mengesahkan APBD Perubahan. "Ini gila, padahal sudah ada warnig, harusnya DPRD fokus pada pengesahanan APBD 2016," kata Usman. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau