RIAUBOOK.COM - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing efektif berlaku per tanggal 31 Oktober lalu, dengan itu, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan lagi untuk memungut dana kompensasi penggunaan TKA di daerah setempat.

Dalam pasal 15 Perpres tersebut, secara jelas membunyikan bahwa pembayaran dana kompensasi TKA dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau Rasidin Siregar mengatakan, kedepan, dana kompensasi itu akan diransfer oleh Pemerintah Pusat.

"Terhitung 31 Oktober 2018, kita tak boleh lagi memungut, walaupun perpanjangan kontrak, karena memang dengan Perpres Nomor 20 itu, semua harus melalui Kementerian, kalau dari hasil kesepakatan kemarin, nanti mereka yang setor ke kas kita," kata Rasidin Siregar kepada RiauBook.com, Kamis (1/11/2018).

Menurut Rasidin,Perpres tersebut juga berpeluang besar untuk dimanfaatkan oleh oknum pengguna TKA dalam berbuat kecurangan.

"Kalau sempat bermain tidak baik, sangat bisa sebenarnya, contoh, sudahlah, bikin aja tempat tenaga kerja asing mu itu kerja di Riau dan di Jakarta, udah tu, itu bukan kita lagi," tuturnya mengumpamakan.

"Antisipasinya tinggal kejujuran saja lah," tambahnya.

Dengan adanya Perpres tersebut, potensi pendapatan Provinsi Riau dari kompensasi penggunaan TKA sebesar Rp4 miliar per tahun harus singgah dahulu di "tangan" Pemerintah Pusat.

"Kita targetkan Rp4 miliar untuk 2019, karena pendapatan kita tahun 2017 dari retribusi TKA sekitar itu, tahun ini sudah Rp3 miliar, tapi kedepan kita sudah tak boleh lagi mungut, dua bulan ini kita nunggu pusatlah, ngerih kali memang, ngomongnya aja enak," kata dia.

Rasidin mengatakan, jumlah tenaga kerja asing yang berada di Provinsi Riau hingga saat ini diperkirakan lebih dari 1.200 orang.

"Yang jelas kalau tahun 2017 itu ada 1. 209, kalau 2018 ini mungkin lebih, seperti di RAPP kan keluar masuknya tinggi,itu dari China semua," demikian Rasidin. (RB/Dwi)