RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengembangkan gugus tugas integritas untuk mengoptimalkan kinerja di setiap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

"Untuk kinerja, kita mengembangkan gugus tugas integritas, di setiap OPD harus kita bangun karena ini merupakan bagian dari rencana aksi, Korsubgah KPK juga mewajibkan setiap OPD untuk melakukan pengawasan melekat pada setiap unsur dan melakukan upaya pencegahan dari awal-awal," kata Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hizaji kepada RiauBook.com saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Selasa (15/1/2019).

Dalam mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), tahun ini Pemprov Riau juga memperbaharui format pengisian e-Sikap (penilaian sikap berbasis elektronik) sebagai syarat pembayaran Single Salary.

Awal bulan lalu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ikhwan Ridwan mengatakan, untuk pembaruan format tersebut pihaknya masih menunggu tenaga analis dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Kita ajukan dulu, kemudian nanti di klarifikasi, mungkin nanti instrumennya bertambah, sekarang kan cuma absensi dan kinerja, nanti ada perilaku lagi yang kita masukkan, apakah dia ditempat atau hanya mengisi absen, kerja atau enggak dia, kadang ada yang selesai apel terus sarapan, duduk sebentar habis tubuh pulang, dan format baru ini merupakan rencana aksi KPK kemarin," tuturnya. (RB/Dwi)