RIAUBOOK.COM - Gubernur Riau Syamsuar membedah sejumlah persoalan yang menjadi "penyakit" dan harus ditanggulangi pada masa kepemimpinannya pada 2019-2024.

"Beberapa permasalahan pembangunan Provinsi Riau yang dihadapi saat ini, antara lain; masih terdapatnya kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM Kabupaten/Kota," kata Syamsuar saat menyampaikan pidato di hadapan DPRD Riau.

Dikatakanya, terdapat 7 Kabupaten/Kota IPM-nya berada dibawah rata-rata provinsi (71,79), yakni Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Syamsuar menyebut, rendahnya IPM kabupaten/kota disebabkan oleh capaian komponen pembentuk IPM, seperti Angka Harapan Hidup, dimana 11 Kabupaten/Kota berada dibawah rata-rata provinsi (70,79 tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah terdapat 7 Kabupaten/Kota berada dibawah rata-rata provinsi (8,76 tahun).

"Harapan Lama Sekolah terdapat 8 Kabupaten/Kota dibawah rata-rata provinsi (13,03 tahun) dan Pengeluaran Perkapita terdapat 6 Kabupaten/Kota di bawah capaian rata-rata provinsi (Rp10.677.000)," kata dia.

Selain itu, Syamsuar menyebut kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat masih rendah, "tahun 2017, panjang jalan provinsi 2.799 Km, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18%, jenis konstruksi perkerasan jalan sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus) sebesar 34,58 persen".

Kata dia, Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi hanya sebesar 0,49 persen yang memiliki kategori rendah, dimana, Indeks aksesibiltas rata-rata per kabupaten/kota sangat rendah sampai rendah kecuali di Kota Pekanbaru dengan kategori tinggi dan Dumai dengan kategori sedang.

"Hal ini belum sesuai dengan parameter kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas Provinsi Riau," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Syamsuar, perlu penambahan panjang jalan sesuai dengan kebutuhan terutama mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah, seperti ruas jalan yang menunjang konektivitas ke destinasi wisata, kawasan strategis nasional dan provinsi, kawasan pesisir dan perbatasan, kawasan sumber bahan baku industri, membuka keterisoliran serta tematik lainnya. (RB/Dwi)