RIAUBOOK.COM - Hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih belum mendapat kejelasan soal Surat Keputusan (SK) Embarkasi Haji Antara Riau (EHA) dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie mengatakan, hal yang sama juga turut dialami oleh 8 provinsi lain di Indonesia, Rabu (20/3/2019).

Penggeledahan yang berujung dengan penyegelan ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus jual beli jabatan melibatkan Romahurmuzy waktu lalu, diduga menjadi salah satu kendala dalam penerbitan SK EHA tersebut.

"Seluruh Indonesia sampai hari ini belum ada satu pun yang di terbitkan SK-nya oleh Menteri Agama, kenapa dan kapan kita tak bisa menjawabnya. Apakah karena barang itu terletak di ruangan dan disegel oleh KPK, tak tahu kita, yang jelas kita masih menunggu terus," kata Ahmad Syah kepada RiauBook.com saat ditemui di Pekanbaru.

Selain Riau, beberapa daerah yang hingga kini belum menerima SK EHA di antaranya adalah Provinsi Jambi, Lampung dan Bengkulu, " pokonya semua ada 9 provinsi," ujarnya.

Pemprov Riau berharap mendapat kepastian dan tenggat waktu terkait penerbitan SK tersebut karena terkait dengan lelang untuk persiapan keberangkatan jemaah haji.

"Kalau sampai dua bulan evektif menjelang keberangkatan tak ada, ya kita harus ambil sikap, apa sikapnya nanti, kita lapor gubernur dulu, tak mungkin jemaah terlantar," Ahmad Syah menuturkan.

"April harusnya sudah ada keputusan awal, ini orang-orang sudah pada gelisah juga," demikian Ahmad Syah. (RB/Dwi)