RIAUBOOK.COM - Utusan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) mendesak Pemerintah Provinsi Riau segera menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) untuk menggesa upaya penanggulangan abrasi yang terjadi di garis pantai wilayah setempat.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Herman mengatakan, saat ini Perda tersebut masih dalam tahap pembahasan dewan.

"RZWP3K on progres, kita sudah masukkan ke DPRD, dan mudah-mudahan akhir bulan ini kita sudah diundang Kementrian LHK untuk tanggapan dan saran di sana," kata Herman kepada RiauBook.com, Senin (15/7/2019) melalui sambungan seluler.

Hanya saja, kata Herman, penyelesaian RZWP3K ini sedikit terkendala lantaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dipersyaratkan belum juga rampung.

"Itu yang mengerjakan adalah Dinas LHK, memang sebaiknya ini (RZWP3K dan KLHS) beriringan, karena di dalam itu kan ditetapkan zonasi berdasarkan kesepakatan instansi terkait," kata dia.

Herman mengaku, hingga saat ini pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan kelompok kerja (Pokja) yang turut menangani dan menguji kelayakan zonasi dalam RZWP3K tersebut.

Hanya saja, karena KLHS belum rampung, kemudian hal itu menjadi kendala dalam penyelesaian RZWP3K.

"Saya berharap, kalau bisa ini (RZWP3K) dibahas duluan, sembari menunggu KLHS, cuma dewan tidak mau," tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Ervin Rizaldi mengungkapkan, penyelesaian KLHS tersebut juga sedang on progres.

"Draft kajian tersebut sudah kita kerjakan, dan dalam waktu dekat akan memasuki konsultasi publik tahap II," kata Ervin.

Untuk menyusun kajian tersebut, ungkap Ervin pihaknya melibatkan sejumlah pakar dan akademisi.

"Dalam waktu dekat ini kita akan konsultasi publik lagi, untuk tahap II, menghadirkan berbagai elemen," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Forum Group Discussuion (FGD) penanggulangan abrasi yang digelar di Kantor Gubernur Riau pada 12 Juli lalu, Kepala Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Yonvitner yang juga merupakan staf ahli Kemenko Maritim mengatakan, dari sepanjang garis pantai Utara di Pulau Sumatera, Riau menjadi daerah terparah yang dilanda abrasi.

Selain itu, dari kajian yang dilakukan di lapangan, pihaknya mendapati ada sebayak 16.090 hutan mangrove di pesisir Riau yang mengalami kerusakan.

Karenanya, dia mendesak agar Pemprov Riau segera menyelesaikan RZWP3K agar penanggulangan abrasi tersebut dapat dicantolkan dalam rencana pembangunan nasional.

"Persoalan regulasi penting, RZWP3K segera diselesaikan, kalau sudah diketok, coba kita lihat apakah program rehabilitasi ini sudah masuk ke RPJM Nasional, apakah penanggulangan abrasi ini mau dicantolkan ke KLHK atau Kementerian PU, moggo, karena ini penting," kata dia.

"Ini saya harapkan bapak-bapak yang ada di dinas segera untuk memformulasikan itu," ujar Yonvitner. (RB/Dwi)