RIAUBOOK.COM - Pemeritah Provinsi Riau telah membentuk satuan tugas untuk menertibkan perkebun sawit ilegal di wilayah setempat.

Tim yang terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya, pada tahapan awal ini masih menyamakan persepsi sebelum nanti akan melakukan penindakan terhadap perkebunan sawit yang tidak memiliki izin, ataupun berada dalam kawasan hutan.

"Menyatukan dulu pandangan kami dan kemauan kawan-kawan, nanti akan dibentuk tim kecil. Nanti akan jelas tahapan demi tahapan yang akan dilakukan," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai memimpin rapat terkait penertiban perkebunan sawit ilegal, Senin (12/8/2019) di Pekanbaru.

Dikatakan Gubri, satuan tugas yang nanti dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution, akan lebih dulu menyasar 1,2 juta hektar sawit ilegal yang menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPRD Riau.

"Penegakan hukum masih tergantung pada apa yang menjadi temuan. Ini kerjaan ini sebetulnya sudah lama, katanya tadi sudah lebih dari satu tahun. Kita belum tahu perkembangan 1,2 juta hektar ini sejauh mana," tuturnya.

"Menurut saya, luasan itu bisa berkurang atau malah bisa lebih. Pastinya nanti akan kita ketahui setelah tim turun ke lapangan," tambahnya lagi.

Dikatakan Gubri, penertiban perkebunan sawit ini akan diprioritaskan untuk skala perkebunan besar, terutama yang berada dibawah pengeloaan koorporasi.

"Yang jelas kan kita ini bukan (menyasar) perorangan seperti petani kecil. Endingnya kita harapkan yang besar-besar," ujarnya.

"Kita lihat dulu yang 1,2 juta hektar ini, karena kita kan dapat data dari Kehutanan. kita belum tahu apakah perkebunan ini punya rakyat. Kalau memang punya rakyat, rakyat yang mana, ini harus kita tinjau dulu ke lapangan," kata dia. (RB/Dwi)