RIAUBOOK.COM - Ratusan massa mengatasnamakan diri sebagai Keluarga Besar Pemuda Pancasila menggelar aksi demo di depan pintu masuk Mal Pelayan Publik (MPP), Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru, Selasa (20/8/2019) sore.

Massa menuntut Walikota Pekanbaru Firdaus, mencopot tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) karena diduga lalai dalam menjalankan tugas.

Selain itu, massa juga meminta Satpol-PP Pekanbaru tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan daerah. Terkhusus penertiban tempat-tempat hiburan malam yang disinyalir menjadi sarang maksiat dan peredaran minuman keras ilegal.

Dalam pernyataan sikapnya, massa meminta agar Polda Riau dan Kejati Riau menyelidiki dugaan pengaturan lelang proyek dan pengaturan perizinan oleh Kepala DPMPTSP Pekanbaru.

"Kami menuntut agar Satpol-PP Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru bersama instansi terkait menutup tempat hiburan malam, Grand Dragon Exclusive Pub and KTV Room serta New Paragon KTV Pool and Cafe yang sudah sengaja melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002," kata salah seorang orator dalam aksi tersebut.

Massa aksi juga meminta agar pihak berwajib menyelidiki AMDAL dan IMB hotel-hotel yang ada di kota setempat dan pembangunan skala besar lainnya. "Serta memeriksa izin limbah B3 perusahan otomotif di Pekanbaru," ujarnya.

"Meminta Polda dan Kejati Riau agar mengusut aliran dana terhadap rekening milik M. Yasir, pegawai honorer yang juga merupakan saudara M. Jamil (Kadis DPMPTSP) yang diduga menjadi perantara uang panas proyek perizinan di Kota Pekanbaru," tambahnya.

Selain itu mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain terkait transparansi pendapatan dari retribusi parkir.

"Jangan kambing hitamkan kami," kata mereka.

Sementara, dalam aksi tersebut Walikota Pekanbaru mengutus Kepala Satpol-PP Agus Pramono untuk menerima aspirasi massa.

"Kami ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang telah peduli memberi koreksi kepada kami," kata Agus.

Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi massa tersebut kepada Walikota, dan segera berkoordinasi dengan dinas dan badan terkait untuk menegakkan peraturan daerah seperti yang menjadi tuntutan. (RB/Dwi)