RIAUBOOK.COM - Kualitas udara Kota Pekanbaru pada pukul 18.00 WIB tercatat berada di angka 329.70 µgram/m3 atau masuk dalam level bahaya. Peringatan dini yang terpampang dalam situs resmi Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) itu muncul sekitar 46 menit sebelum pesawat yang ditumpangi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendarat di Lapangan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (16/9/2019).

Dalam rapat terbatas pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar bersama Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Doni Monardo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F Moeloek, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati serta para pejabat daerah setempat, Presiden Jokowi memutuskan untuk menetapkan satus siaga darurat di Provinsi Riau.

"Provinsi Riau telah dinyatakan status siaga darurat, luas lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan ribu hektare," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di salah satu hotel berbintang, Pekanbaru, seperti disiarkan langsung lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet RI.

Jokowi mengulas balik pesannya dalam Ratas yang ia pimpin di Istana Kepresidenan Jakarta pada Juli lau.

"Saya ingatkan, pencegahan dalam penanganan dalam kebakaran lahan dan hutan adalah mutlak harus dilakukan, karena kalau terjadi sudah kebakaran, apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan pada pekan lalu dirinya telah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala BNPB untuk mengupayakan modifikasi cuaca yakni hujan buatan guna memadamkan api. Itu semua, kata Jokowi, pun telah dilaksanakan hari ini dan direncanakan hari-hari mendatang hingga karhutla mereda.

Tapi, tegas Jokowi, pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah lewat infrastrukturnya untuk membantu penanggulangan serta pencegahan karhutla. Usai pemaparan tersebut, Jokowi pun meminta laporan-laporan singkat dari para pimpinan yang ikut Ratas. Namun, sang presiden enggan laporan yang berlebihan.

"Saya minta laporan singkat-singkat saja, karena kita sudah tahu, sudah setiap tahun, tidak perlu rapat seperti ini seharusnya sudah siap. Tapi, kita lalai dan asapnya menjadi membesar. Tidak perlu banyak laporan, tapi tindakan di lapangan dan selesaikan masalah yang ada," kata Jokowi. (RB/Dwi)