RIAUBOOK.COM, NUSA DUA, BALI - Rapimnas Kamar Dagang Industri (KaDIn) Indonesia pada Jumat 29 November 2019, di The Westin Resort Nusa Dua, Bali dibuka oleh Wakil Presiden RI, Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin.

Acara itu juga disaksikan Puan Maharani, Ketua DPRRI, La Nyalla M. Mattaliti, Ketua DPD RI, Airlangga Hartarto, Menko Ekonomi, Erick Thohir, Menteri BUMN dan sembilan gubernur serta beberapa bupati/ wali kota di Indonesia.

Setelah resmi dibuka, Rapimnas KaDIn yang diikuti lebih 1.000 peserta dan peninjau ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Sidang Sidang Pleno dan Sidang Sidang Komisi.

Salah satu isu yang hangat dibahas peserta Rapimnas adalah eksistensi KaDIn sebagai mitra sejajar pemerintah untuk semua tingkatan, baik KaDIn Pusat, KaDIn tungkat provinsi maupun KaDIn tingkat kabupaten/kota, yang beberapa waktu belakangan ini diganggu oleh munculnya pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi maupun simbol yang sama dengan KaDIn.

Menjawab isu yang membingungkan sebagian kecil stakeholder tersebut, Ketum KaDIn, Rosan P. Roeslani mengembangkan senyumnya dengan gestur santai.

Di dampingi Anindya N. Bakrie selaku Waketum Kadin Indonesia Bidang OKK dan para Ketum Kadin Provinsi Se Indonesia, Rosan menjabarkan jawabannya dengan fakta-fakta yang real.

Pertama kata dia, Organisasi KaDIn hanya ada satu yg diakui oleh Presiden RI dan jajaran pemerintahan pusat sampai daerah, yakni KaDIn yang dipimpin Ketum Rosan P. Roeslani (yang terpilih dalam Munas KaDIn, 2015 di Bandung)

Kemudian kedua, lanjut dia, yakni KaDIn mengajak tingkat daerah agar tidak membuang waktu dan energi untuk meladeni manuver pihak lain yg mengaku sebagai "KaDIn", namun memanfaatkan waktu dan energi positif untuk meningkatkan peran dan layanan organisasi kepada anggota.

KaDIn kata dia telah dan terus membangun komunikasi dengan para stakeholder termasuk lembaga tinggi negara, kementerian, dan para gubernur guna meningkatkan eksistensi KaDIn di daerah.

"Salah satu upaya tersebut adalah KaDIn, hari ini telah meneken MoU dengan DPD RI dan Menteri BUMN untuk meningkatkan ekonomi daerah dan mewajibkan perusahaan-perusahaan dibawah BUMN menjadi anggota KaDIn," kata dia.

Kemudian yang keempat, lanjutnya, upaya lain dalam membangun kemitraan KaDIn dengan pemerintahan di daerah adalah melalui pemberian apresiasi kepada sembilan gubernur dan beberapa bupati dan wali kota yang telah berhasil memberikan layanan terbaik bagi iklim dunia usah.

"Wujud apresiasi tersebut diwujudkan dalam Kadin Award (yanh diserahkan siang hari tadi)," katanya.

Kemudian, lanjut dia, untuk mempercepat pembahasan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, pemerintah menggandeng Kamar Dagang dan Industri (KaDin) Indonesia.

Sebagai Ketua Satuan Tugas (satgas) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani akan melibatkan KaDIn Daerah beserta gubernur dan bupati/wali kota.

Seiring dengan pernyataan Rosan, Ketua Umum KaDIn tingkat provinsi yang diwakili Iva Desman, SE, MBA selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Logistik, mengingatkan para stakeholder/ pemangku kepentingan di Riau agar obyektif dan segaris dengan kebijakan Presiden RI untuk mendukung eksistensi Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Rosan P. Roeslani serta Kadin Provinsi Riau yang dipimpin Juni Ardianto Rachman.

(rls)