Ist

Selasa, 04 Februari 2020 - 08:32 WIB 10620000

Hindari Sengketa Proses Pilkada, Tim Advokat Nurhadi-Toni Koordinasi dengan Bawaslu Inhu

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, didesak untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan peserta bakal calon (balon) bupati yang ikut meramaikan bursa calon bupati 2020.

Selain Bawaslu diminta mengawasi proses tahapan pemilih, Bawaslu diminta ikut mengawasi Balon perseorangan yang menggunakan dukungan KTP.  

Seperti yang disampaikan Ketua tim advokat pasangan calon Nurhadi-Toni Sutianto jalur perseorangan, Dodi Fernando SH MH usai mendatangi kantor Bawaslu guna melakukan kordinasi dengan pihak Bawaslu di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Pematangreba, Kecamatan Rengatbarat, Kabupaten Inhu, Senin (3/2/2020).

"Saya Selaku kuasa hukum yang ditunjuk bakal calon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan dokter Nurhadi dan Kapten Toni, hari ini berkordinasi dengan pihak Bawaslu Inhu, bahwa kita dalam proses untuk sampai dalam pendaftaran ini bisa berjalan dengan aman, artinya kita menghindari sengketa proses dalam pilkada inhu, kalaupun memang ada tentu harus dihadapi," ujar  Dodi Fernando 

Tujuannya mendatangi kantor Bawaslu adalah, untuk memastikan Pilkada Inhu berjalan aman, tentram, tidak ada keributan dan kepada Bawaslu Inhu untuk bagaimana mengoptimalkan Panwas kecamatan yang sudah ada atau yang sudah dibentuk supaya bekerja lebih optimal, sehingga tidak menerima laporan saja tetapi harus ada temuan karena pengawas tidak hanya menunggu. 

"kita sangat berterima kasih kepada komisioner Bawaslu, dan disambut oleh ketua Bawaslu dan komisioner yang lainnya. Untuk itu tidak ada nanti proses kecurangan dalam pilkada Inhu, percayakan kepada pihak Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan," kata dia. 

Dikatakan Dodi, Bawaslu harus bisa mengawasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Inhu, jangan ada nanti yang berpihak dan itu tidak hanya sebatas PNS dan ada juga honorer-honorer yang menerima gaji dari APBD, itu jangan ada dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain-lain. 

Bawaslu baru sibuk  kata Dodi, setelah ada masalah itu akan sulit dan rawan konflik, untuk mencegah konflik di PIlkada Inhu 2020 dari sekarang pihak Bawaslu diharapkan bisa mensosialisasikan tentang ASN dan tenaga honorer serta guru-guru tidak boleh ikut berpolitik dan berpihak ke salah satu pasangan calon.

"Kepala desa tidak boleh ikut berpolitik dan mendukung salah satu pasangan calon, politik Kades di Pilkada Inhu 2020 tidak akan terjadi kalau sosialisasi sanki dilakukan dari sekarang, jika terlambat sosialisasi Bawaslu nanti akan menimbulkan masalah yang sangat besar terutama dalam calon perseorangan ini. 

Lebih tegas disampaikanya, dirinya sebagai ketua advokasi pasangan bakal calon Nurhadi dan Kapten Toni bukan satu atau dua orang.

"Klien saya dr Nurhadi dan Kapten Toni sejauh ini kan dukungannya melebihi batas yang ditetapkan itu, puluhan ribu dan jangan nanti dukungan puluhan ribu itu dicurangi, itu bisa datang ke kantor KPU dan Bawaslu, yang ribuan orang itu," katanya.

Tim advokasi Nurhadi-Toni ini tidak menginginkan ribuan pendukung dr Nurhadi-Kapten Purn Toni Sutianto mendatangi kantor KPU dan bawaslu Inhu atas sengketa dan masalah dugaan kecurangan Pemilu, dengan demikian dirinya melakukan kordinasi lebih awal, dan diharapkan juga Bawaslu bisa minimalisir potensi konflik yang ada. 

Harapan saya kedepan, agar Bawaslu segera memerintahkan Panwas kecamatan yang sudah dibentuk, untuk menjalankan tugasnya karena mereka kemarin sudah dilantik, artinya ketika sudah dilantik hak dan tanggung jawabnya selaku pengawas sudah mulai berjalan. 

Terakhir Dodi menambahkan, Sekarang sudah ada proses pengumpulan dukungan oleh calon perseorangan, dan calon perseorangan di Inhu itu ada dua artinya bukan untuk mengawasi calon yang lain saja.

"Kami juga harus diawasi apabila kalau ada calon kami salah juga silahkan ditegur," kata dia. (rb/satria)

Share ke BBM

100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Sandiaga Uno Presiden 2024, Ini Kode Keras Jokowi

Rabu, 15 Januari 2020 - 20:19 WIB

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis 'Bedelau'

Selasa, 14 Januari 2020 - 20:01 WIB

China Gagal Kuasai Taiwan, Tsai Ing-wen Menang Telak

Senin, 13 Januari 2020 - 07:54 WIB

Bagaimana Jika Tito Karnavian Gantikan Jokowi?

Selasa, 07 Januari 2020 - 15:00 WIB

Kabinet Jokowi Pecah, Begini Kata Mahfud MD

Rabu, 25 Desember 2019 - 17:58 WIB

Sah, Panwascam Kabupaten Pelalawan Berjumlah 35 Orang

Selasa, 24 Desember 2019 - 11:02 WIB

Kisah Mega dan Prabowo yang Buat Pendukung Kecele

Rabu, 04 Desember 2019 - 09:02 WIB

Jokowi Merasa Ditampar, Tolak Wacana Presiden 3 Periode

Senin, 02 Desember 2019 - 15:52 WIB

Jokowi Bakal Pecat Prabowo, Jika...

Sabtu, 23 November 2019 - 19:19 WIB

Pilpres 2024, Prabowo-Puan versus Anies-Ridwan Kamil

Sabtu, 09 November 2019 - 19:32 WIB

Mengapa Prabowo, Ini Alasan Jokowi...

Sabtu, 26 Oktober 2019 - 08:07 WIB

Jokowi Dapat Prabowo Tapi Kehilangan Projo

Jumat, 25 Oktober 2019 - 18:39 WIB

Prabowo Jadi MenHan, Fadli Zon Jadi...

Kamis, 24 Oktober 2019 - 09:06 WIB

Semuanya Merapat ke Jokowi-Amin, Kecuali PKS dan FPI

Selasa, 22 Oktober 2019 - 18:50 WIB

Prabowo Calon Menhan, PA 212 Mendoakan

Selasa, 22 Oktober 2019 - 09:47 WIB

AHY Duduki Kursi Waketum Demokrat

Jumat, 11 Oktober 2019 - 10:26 WIB

Ketua PDIP Riau Daftar Balon Bupati Pelalawan di PKS

Senin, 07 Oktober 2019 - 23:03 WIB

Siap-siap, Fadli Zon Jadi Menterinya Jokowi?

Minggu, 06 Oktober 2019 - 15:44 WIB

Siapa Saja di Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin?

Jumat, 04 Oktober 2019 - 15:03 WIB

Mulan Jameela Digugat

Kamis, 03 Oktober 2019 - 09:41 WIB

Sah, Adi Sukemi Pimpin DPRD Pelalawan

Senin, 23 September 2019 - 16:03 WIB

Tokoh PAN Riau Dukung Zulkifli Hasan

Sabtu, 31 Agustus 2019 - 12:01 WIB

Cari Judul Berita

Populer



hut kota dumai riauboook

Galeri Pemkab Siak

galeri menanam padi siak


Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize