RIAUBOOK.COM - Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau juga dikenal Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggungjawab dan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah kerja.

"Jadi perusahaan harus paham dulu kewajibannya itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012)," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajarlewat komunikasi selular kepada pers di Pekanbaru, Rabu (15/1/2025).

Sebelumnya dilaporkan Perusahaan Daerah (Perusda) Riau Petroleum tidak menjalankan TJSL atau CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan tersebut mewajibkan setiap pemohon kegiatan sosial dari masyarakat harus mendapat rekomendasi dari kepala daerah setempat atau gubernur.

"Dalam Undang-undang dan aturannya tidak seperti itu, TJSL merupakan tanggungjawab penuh perusahaan. Justru hal-hal seperti itu bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan. Menurut saya pimpinan perusahaan yang seperti itu tidak paham aturan, tidak paham undang-undang," kata Abdul Fikar.

Dia mengingatkan bahwa kasus dana CSR saat ini tengah menjadi sorotan setelah banyaknya penyalahgunaan kewenangan bahkan masuk kategori korupsi seperti yang terjadi pada dana CSR Bank Indonesia (BI).

"Itu pimpinan perusahaan yang begitu seperti ingin menjerat kepala daerah yang merupakan pemegang saham. Tidak ada aturannya dana sponsor atau CSR itu harus rekom gubernur, harus rekom anggota DPRD, justru ini yang terjadi di BI hingga masuk pusaran korupsi.

Dalam perusahaan itu biasanya ada kategori CSR, pertama CSR yang merupakan 'jatah' pemegang saham, dan kemudian CSR yang memang kewenangan penuh perusahan. Jadi bukan semuanya harus rekom gubernur. Masyarakat tidak semua kenal dengan gubernur," kata dia.