RIAUBOOK.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI bersama Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau SF. Hariyanto memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau.

Acara berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mengendalikan inflasi.

Pertama, dalam mengendalikan inflasi, ada operasi pasar, kerja sama antarwilayah. Kedua, mendorong belanja daerah yang lebih tinggi lagi. Lalu, ketiga, banyak dapat masukan terkait formula DBH, dan lain-lain.

Ia menekankan pentingnya momentum ini bagi daerah untuk menyehatkan struktur APBD. Dikatakanya Nanti ia akan menyampaikan kepada Menteri bahwa daerah-daerah di Riau ini sudah melakukan efisiensi yang signifikan.

"Jadi, pos-pos yang tidak signifikan hendaknya dialokasikan untuk kegiatan lainnya," ungkap Bima Arya.

Sementara itu, Gubri Abdul Wahid mengungkapkan struktur APBD tahun ini cukup berat akibat utang ke pihak ketiga.

"Struktur APBD kita ini memang tahun ini agak berat karena ada utang di tahun sebelumnya. Sehingga saya membuat kebijakan meminimalisir program pembangunan tahun ini, jadi angsur utang," jelas Wahid.

Meski demikian, Abdul Wahid menegaskan sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap dijaga.

"Multiplayer efek imbasnya besar. Yang penting pendidikan, kesehatan jalan, infrastruktur terpelihara. Dibilang kalau baik, jauh dari harapan," sebutnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi daerah, Wahid menilai pertumbuhannya masih landai. Ia menekankan pentingnya terobosan yang bersifat mendasar, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan kemudahan investasi.

"Pertumbuhan ekonomi belum signifikan. Oleh karena itu, investasi harus dipermudah. Kami mendorong agar seluruh investor yang beroperasi di Riau memanfaatkan jasa dan sumber daya lokal," ujarnya.

Abdul Wahid juga menyampaikan daerah membutuhkan dukungan pusat dalam hal formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih adil dan tidak menimbulkan kecurigaan antar daerah penghasil.

"Harapan kami, apa yang menjadi keluhan dan aspirasi kepala daerah bisa diteruskan oleh Wamendagri kepada para pemangku kebijakan nasional," pungkasnya. (Mc)