RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi mengambil langkah berani dalam transformasi budaya kerja sekaligus efisiensi anggaran, mulai April 2026, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau akan melaksanakan tugas dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.

​Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2026 yang ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, pada Jumat (3/4/2026).

​"Sudah diteken Plt Gubri kemarin. Pemprov Riau menetapkan Jumat sebagai hari WFH," konfirmasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Budi Fakhri, Sabtu (4/4/2026).

​Respons Tekanan Global: "Ikat Pinggang" Demi Efisiensi

​Langkah ini bukan sekadar mengikuti tren kerja fleksibel, melainkan strategi jitu menghadapi situasi ekonomi dunia.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus angka di atas 100 USD per barel memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penghematan besar-besaran.

​"Kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang," tegas SF Hariyanto.

​Aturan Ketat Selama WFH

​Kebijakan WFH ini dibarengi dengan aturan operasional yang ketat guna memastikan efisiensi energi benar-benar tercipta:

​Kendaraan Dinas "Istirahat": Selama hari Jumat hingga Minggu, kendaraan dinas dilarang keras digunakan dan wajib diparkir di rumah penanggung jawab.

​Pemadaman Listrik & AC: Fasilitas kantor seperti lampu dan AC di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib dimatikan total selama akhir pekan (Jumat-Minggu).

​Hemat Energi Harian: Untuk hari Senin hingga Kamis, penggunaan AC hanya diperbolehkan mulai siang hari. Pagi hari, pegawai diminta memanfaatkan ventilasi alami dengan membuka jendela.

​Kinerja Tetap "Gaspol" Lewat Zoom

​Meski tidak berkantor secara fisik di hari Jumat, SF Hariyanto menjamin bahwa pelayanan publik tidak akan lumpuh. Koordinasi antar-pegawai akan beralih sepenuhnya ke platform digital.

​"Tetap kerja, jadi nanti hari Jumat itu kerjanya melalui Zoom saja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan," pungkasnya.

​Dengan kebijakan ini, Pemprov Riau menjadi salah satu pionir dalam mengintegrasikan efisiensi energi global ke dalam pola kerja pemerintahan modern.

(mc)