Riau Book - Legislator di Komisi A DPRD Riau yang diamanatkan melanjutkan tugas Pansus (Panitia Khusus) monitoring berbagai peizinan perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan yang sudah habis, dijadwalkan pada Senin (15/2) akan menyerahkan hasil temuan pelanggaran perusahaan ke pihak hukum.

Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby menjelaskan, penyerahan akan dilakukan di Ruang Medium DPRD Riau kepada Polda Riau, Kejati Riau dan PPNS.

"Undangan sudah siap, mudah-mudahan berjalan baik. Laporan pelanggaran ini akan dibagi tiga dalam penyerahannya nama perusahaannya, 10 berkas ke Polda Riau, 10 ke Kejati Riau dan 10 lagi ke PPNS Riau Kehutanan dan 3 lagi ke PPNS Badan LH Riau," kata dia Minggu (14/2).

Ia menyebutkan ada 33 Perusahaan pelanggar aturan yang terpantau untuk sementara.

Dikatakan juga oleh Politisi Hanura Dapil Kuansing-Inhu ini, semua berkas dan alat bukti pelanggaran terhadap Perusahaan pelanggr hukum tersebut sudah lengkap, sehingga dalam proses yang dilakukan untuk selanjutnya tidak 'mentah'dan dapat ditindak sesuai aturan.

"Terhadap pelanggaran, daerah dan negara sudah dirugikan triliunan rupiah. Untuk pajak saja, seharusnya paling tidak kita terima Rp 31 triliun. Tapi kenyataannya hanya tertagih Rp 9 triliun saja dan ada Rp22 triliun yang hilang," kata dia. (MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau