Riau Book - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Daerah (BKP2D) menginventarisir penambahan pegawai dari kabupaten/kota. Ini dilakukan dalam menindaklanjuti rencana pindahnya status kepegawaian di SKPD di kabupaten/kota ke Pemprov Riau.

Hal ini menjadi perhatian, karena kondisi tersebut akan berpengaruh pada jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan situasi tersebut akan menambah jumlah pegawai. Dari gambaran awal, terdata sekitar ratusan abhkan ribuan pegawai akan masuk ke Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Daerah (BKP2D), Asrizal menegaskan langkah untuk menginventarisir hal tersebut. Dari tahapan yang ada, para aparatur sipil negara dari daerah itu, baru tahun depan menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Riau.

"Hal itu tentunya berproses. Sampai akhir Maret, kita masih melakukan pendataan. Untuk putusan resminya, pada Oktober mendatang," terangnya.

Saat ditanyakan mengenai gambaran sistem pengajian, ia menerangkan, para pegawai tersebut, baru akan mendapatkan gaji dari Pemprov Riau terhitung Januari 2017 mendatang. Sementara ini, para aparatur tersebut masih menjadi tanggungan daerah masing-masing.

Untuk diketahui, beberapa kewenangan daerah yang saat ini menjadi tugas Pemprov Riau. Diantaranya, pengelolaan SMK dan SMA. Kemudian, masalah kewenangan di Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan beberapa bidang lainnya.(MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau