Riau Book - Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau tiba-tiba berubah pikiran menggunakan hak angket terhadap persoalan utang eskalasi Provinsi Riau. Kini para legislator Riau dari partai tersebut sepakat menetapkan hak interpelasinya.

Pencabutan hak angket tersebut disinyalir masih belum ada kejelasan pihak mana yang selayaknya 'benar' terkait kisruh yang sudah sampai di Komisi Pemberantasan Korupsi ('PK) tersebut.

Satu dari sepuluh Anggota Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Taufik Arrakhman, beralasan, pihaknya akan mendengarkan dulu alasan dan penjelasan dari Pemprov Riau.

"Hak angket sebelumnya kita tarik, itu setelah disepakati bersama dengan seluruh anggota. Kami sepakat menggunakan hak interpelasi," kata Taufik, Kamis (7/4/2016).

Informasi dari Pemprov Riau itu nantinya akan menjadi acuan untuk kebijakan nantinya. "Tidak tetutup kemungkinan juga, ada langkah selanjutnya, hak angket atau seperti apa nantinya," katanya.

Ia pun menegaskan, perubahan sikap fraksinya bukan karena ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Menurutnya, setiap wakil rakyat bebas mengemukakan pendapat dan saran yang ingin disampaikan.

"Kita ingin, yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Kalau ada yang merasa terpojokkan, ini kan hanya klarifikasi saja, tidak perlu diartikan dengan yang lain, tidak ada maksud yang lain dari kita," jelasnya.

Untuk bisa mengusulkan hak intepelasi ini, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan fraksi lain. Dalam mengajukan hak interpelasi, minimal diajukan 10 orang anggota dewan dari dua fraksi yang ada.

Untuk diketahui, pembayaran utang eskalasi Pemprov Riau menjadi perbincangan hangat saat ini. Beberapa legislator dan pejabat Riau dituding 'meloloskan' pembayaran utang tersebut masuk ke dalam APBD Riau Tahun 2016.

Ini menjadi polemik saat beberapa Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau 'berkicau' bahwa pembayaran utang eskalasi tersebut tidak disepakati atau ditolak. Sementara perkembangannya, utang eskalasi tersebut akhirnya tetap masuk.

Sebelumnya, juga ada desas-desus adanya permintaan 'uang lelah' dari kalangan legislator Riau berkaitan dengan pencairan dana eskalasi Pemprov Riau senilai Rp220 miliar mulai beredar.

Bahkan salah satu pimpinan DPRD Riau, Noviwaldy Jusman menjadi salah satu pihak yang 'tersudut'. Dirinya diisukan menjadi pihak yang paling depan menyetujui utang eskalasi tersebut masuk dalam APBD.

Hingga akhirnya, dirinya mendatangi KPK melakukan konsultasi dan dikabarkan sekaligus 'pembuktian' bahwa dirinya tidak sesuai dengan apa yang diisukan selama ini.***

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau