RIAUBOOK.COM - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. Aturan ini berlaku sejak diundangkan, yakni 8 Mei 2017.

Hari ini, Rabu (17/5/2017), pantauan saham beberapa emiten perbankan di lantai bursa merosot. Apakah ini ada hubungannya dengan peraturan pemerintah ini? Terlebih lagi emiten yang banyak menampung dana dari program pengampunan pajak (tax amnesty).

Di sesi I, pada pukul 09.47, saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 2,16 persen ke Rp 17.025 per lembar saham. Sementara itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga turun 1,04 persen ke Rp 11.850 per lembar saham dan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) turun 1,15 persen ke Rp 6.475 per lembar saham.

Analis Investa Saran Mandiri Hans Kwee dikutip dari Kompas.com menyatakan, aturan tersebut pasti akan memberikan dampak bagi perbankan. Ini khususnya terkait nasabah dengan dana besar alias high network income (HNI).

"Tentu ada pengaruh ke bank, apalagi klien HNI," kata Hans.

Ia menuturkan, dana dari program pengampunan pajak paling banyak berada di ketiga bank tersebut. Sehingga, aturan tersebut berpengaruh kepada persepsi para nasabah. Selain itu, dengan adanya aturan keterbukaan informasi keuangan yang baru saja terbit itu, para nasabah berdana besar yang bisa memindahkan dananya.

Para nasabah itu, imbuh Hans, tentu akan lebih berhati-hati. Oleh karena itu, saham BBCA, BBNI, dan BMRI adalah yang paling terpengaruh.

Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang lebih fokus pada bisnis perbankan ritel cenderung lebih stabil. "Kalau BRI kan (fokus ke) ritel, jadi lebih aman," tutur Hans.

Kepala ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menuturkan, aturan tersebut tidak berpengaruh kepada dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Ini karena aturan tersebut diberlakukan di seluruh dunia.

"Dana-dana besar, tapi kalau dana-dana di bawah 1 juta dollar AS, 10 juta dollar AS sepertinya tidak (pengaruh)," kata David ketika.

Dihubungi secara terpisah, VP Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menuturkan aturan ini tak ada pengaruhnya kepada DPK perbankan. Selain itu, perpindahan dana ke negara lain pun potensinya kecil karena pada akhirnya di negara tersebut informasi perbankannya juga akan dibuka.

"Likuiditas di sektor perbankan diperkirakan masih solid, apalagi setelah penerapan BI 7 days Repo Rate dan Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging oleh Bank Indonesia (BI)," tutur Josua.

Selain itu, imbuh dia, perlu diingat pula bahwa bagi wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya dan repatriasi dana disyaratkan untuk tetap menyimpan dananya di dalam negeri selama tiga tahun.

Selain itu, mempertimbangkan juga real policy rate Indonesia yang masih menarik untuk investasi.

"Ini menjadi insentif bagi investor atau deposan untuk tetap berinvestasi dan menyimpan dananya di dalam negeri," kata Josua. (kcm)Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau