Foto ilustrasi (net)

Kamis, 28 September 2017 - 09:54 WIB 5080000

Kedaulatan Ekonomi Digital

Siapakah Yang Layak Memimpin Riau 5 Tahun Ke Depan?

  • Firdaus-Rusli
  • Syamsuar-Edy Nasution
  • Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno
  • Lukman Edy-Hardianto


Belum lama ini, aplikasi photo dan video sharing Instagram merilis kota paling popular di fitur Insta Story. Siapa yang jadi jawara? Bukan Tokyo yang merupakan kota terpadat di dunia. Bukan pula Bangkok, London atau Paris, tiga besar kota paling banyak dikunjungi di dunia seperti dilansir oleh Global Destination Cities Index.

Instagram ternyata menobatkan Jakarta sebagai kampiun. Jakarta jawara dengan predikat Kota Paling Popular di Insta Story. Capaian tersebut semakin mengukuhkan Jakarta sebagai kota media sosial. Sekadar catatan, Jakarta juga pernah meraih predikat kota paling sibuk di Twitter mengalahkan kota-kota besar dunia lainnya.

Sebagai 'ibu kota Instagram', Jakarta menikmati banyak potensi ekonomi sehingga layak disebut sebagai Kota Instanomi. Kota yang warganya meraup keuntungan ekonomi dari berkah di Instagram. Dari aplikasi berbagi foto dan video, Instagram di Indonesia bertransformasi menjadi mesin bisnis dan penggerak ekonomi.

Mesin Ekonomi

Eksistensi masyarakat Indonesia di Instagram adalah kabar berharga bagi para pelaku industri. Di Indonesia, basis pengguna Instagram mencapai angka 45 juta akun.

Angka itu merupakan yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Tak heran bila Instagram dipandang sebagai arena penting dalam dunia bisnis. Terutama bagi mereka yang menyasar captive market generasi muda.

Produk-produk terkait anak muda seperti fashion dan gadget, laris terjual di Instagram. Banyak pelajar, mahasiswa, maupun anak muda biasa yang menjelma menjadi sosok jutawan, menuai berkah ekonomi Instagram.

Seorang selebriti Instagram (selebgram) yang menerima jasa endors produk misalnya, per satu postingan atau kotrak dengan sponsor dihargai 10 juta rupiah. Itu jika followernya minimum 20.000 akun.

Jika sudah memiliki ratusan ribu hingga jutaan pengikut, maka harga yang dipasang pun kian tinggi. Bisa mencapai angka 75 juta rupiah per postingan. Patokan harga itu bisa kita lihat secara bebas di beberapa situs dan aplikasi penyedia jasa endors selebgram.

Instagram merupakan arena tumbuhnya gerakan ekonomi digital yang sarat kreativitas. Instagram adalah rumah bagi ekosistem bisnis.

Berbagai barang atau jasa dalam bentuk fisik hingga karya-karya kreatif berbasis digital seperti art work, lukisan digital, hingga grafis audio visual untuk keperluan iklan komersial, diproduksi di aplikasi tersebut. Mungkin cuma di Indonesia kita bisa menemukan riuhnya praktik jual beli di akun-akun Instagram.

Potensi Pajak

Gemuruh ekonomi Instagram menarik kita kaji dalam pendekatan penegakan kedaulatan ekonomi digital. Instagram adalah bagian dari wilayah kedaulatan digital Indonesia. Instagram dan semua media sosial yang kita gunakan sehari-hari, adalah perusahaan Over The Top (OTT). Beroperasi dengan menggunakan jaringan internet milik operator seluler di wilayah NKRI.

Instagram dan elemen-elemen di dalamnya tentu saja harus tunduk pada aturan di negara ini. Termasuk dalam hal kewajiban membayar pajak.

Pemerintah sudah menyatakan kepincut dengan besarnya potensi pajak dari ekonomi digital. Pajak tersebut akan sangat berarti bagi penerimaan negara. Ditjen Pajak memperkirakan potensi penerimaan pajak dari bisnis ini mencapai 1,2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 15,6 triliun. Angka itu tergolong tidak kecil untuk mengisi pudi-pundi negara di tengah defisit APBN yang semakin melebar.

Untungnya, Facebook sebagai induk Instagram menyatakan kesediaan menunaikan kewajiban. Apalagi Facebook telah membuka kantor perwakilan secara resmi di Indonesia. Ini merupakan kabar baik bagi upaya pemerintah menegakkan kedaulatan digital, khususnya yang terkait dengan sektor ekonomi dan penerimaan negara.

Pemasukan negara dari Instagram ini, bukan saja menyasar Instagram sebagai institusi bisnis. Yang juga tak kalah manis potensinya adalah pajak dari para pelaku bisnis yang berkecimpung di Instagram.

Seperti pajak dari seorang pengguna Instagram yang jadi publik figure di aplikasi tersebut (selebgram) ataupun dari aktivitas bisnis toko online di Instagram.

Skema pajak untuk pelaku ekonomi digital kreatif di Instagram di di berbagai platform digital saya kira tidak sulit diformulasikan. Cukup mengacu pada Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh 23).

Sejauh pengalaman saya sebagai praktisi ekonomi digital, pembayaran yang saya terima dari klien selalu dipotong PPh 23. PPh 23 ini bahkan masuk dalam klausul purchase order.

Disiplin pengenaan PPh 23 ini tentu juga karena status klien saya yang merupakan perusahaan terbuka sehingga semua transaksinya harus tercatat secara rapi.

Ekosistem Digital

Instagram telah menjelma menjadi bagian dari gaya hidup generasi masa kini. Instagram hanya bagian kecil dari bongkahan harta karun yang bersemayam yang terbawa arus gelombang ekonomi digital. Selain Instagram, masih ada media sosial, instant messanger dan berbagai platform ekonomi digital yang membentuk ekosistem bagi industri ini.

Catatan yang perlu digaris bawahi dari fenomena ini adalah pentingnya gerak cepat pemerintah untuk hadir sepenuhnya di wilayah kedaulatan digital kita. Tanggungjawab pemerintah memperkuat ekosistem digital tanah air. Pemerintah dituntut berkontribusi nyata bagi pengembangan dan mendorong akselerasi aktivitas pelaku industri ekonomi digital.

Telah ada payung hukum Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Ecommerce 2017-2019 sebagai panduan untuk mencapai misi Indonesia sebagai kampiun ekonomi digital.

Perpres tersebut sebagai modal bagi pemerintah untuk mendorong pelaku ekonomi digital lokal, anak-anak bangsa agar Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ekonomi digital adalah primadona.

Terbukti, pemain besar macam Alibaba atau Tencent dari Tiongkok mulai menancapkan kuku-kukunya di Indonesia. Ini satu kagembiraan.

Bahwa ekonomi digital di tanah air punya prospek cerah. Namun di saat bersamaan, mesti disadari bahwa kita diperhadapkan pada tantangan untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hanya dengan cara demikian, kita percaya diri berbicara tentang kedaulatan digital. (RB/yp)

*Oleh Jusman Dalle, penulis adalah Praktisi Digital Branding & Marketing.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau


Siapakah Yang Layak Memimpin Riau 5 Tahun Ke Depan?

Firdaus-Rusli 44.3 %
Syamsuar-Edy Nasution 8.7 %
Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno 22.0 %
Lukman Edy-Hardianto 25.1 %
Hasil berdasarkan dari 43950 orang responden.
*sebaran sampel hanya penggiat medsos dan belum berdistribusi normal mewakili populasi atau DPT, jumlah orang responden akan terus bertambah

100000000
Yopi Pranoto

Berita Terkini

Menanti Calon Independen Pilgubri 2018

Kamis, 21 September 2017 - 22:53 WIB
Opini

Menelisik Gagalnya Pengesahan Perda RTRWP Riau

Kamis, 14 September 2017 - 11:29 WIB
Opini

Berebut Berteduh di Pohon Beringin

Selasa, 12 September 2017 - 12:26 WIB

Di Balik Berkah dan Musibah Dana Desa

Senin, 04 September 2017 - 09:51 WIB

Perubahan Iklim Lingkungan

Minggu, 06 Agustus 2017 - 10:18 WIB
Opini

Bangsa Cakap Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 14:09 WIB
Dirgahayu KNPI ke 44

Bangkit Pemuda Indonesia

Minggu, 23 Juli 2017 - 12:18 WIB
Opini

Nasihat Hukum untuk Presiden PKS

Kamis, 20 Juli 2017 - 00:00 WIB
Opini

Demokrasi Kita Terancam

Rabu, 19 Juli 2017 - 12:34 WIB
Opini

Setya Novanto Tersangka, Hadiah atau Musibah?

Selasa, 18 Juli 2017 - 18:25 WIB
Editorial

'Mati Suri' Pembangunan Daerah

Rabu, 12 Juli 2017 - 10:56 WIB
Editorial

Kembali Beraktivitas dengan Semangat Fitri

Senin, 03 Juli 2017 - 11:23 WIB

Mukjizat Terbesar

Rabu, 28 Juni 2017 - 15:03 WIB

Cerita Fiksi KPK

Minggu, 18 Juni 2017 - 18:52 WIB

Rahasia Malam Seribu Bulan

Sabtu, 17 Juni 2017 - 17:50 WIB

Menjadi Umat Terbaik

Sabtu, 17 Juni 2017 - 08:17 WIB

Dicari Segera Pemimpin yang Kuat Lagi Baik

Kamis, 15 Juni 2017 - 02:12 WIB

Ramadhan Luruskan Fitrah

Selasa, 13 Juni 2017 - 16:30 WIB
OPINI:

KPK dan OTT Recehan

Selasa, 13 Juni 2017 - 15:06 WIB

Dan Rakyat pun Berhak Curiga

Senin, 12 Juni 2017 - 19:28 WIB

Damailah, Jangan Seret Negara Berbuat Aniaya

Senin, 12 Juni 2017 - 15:41 WIB
Opini

Mengurai Kusut Masai RTRW Riau

Senin, 12 Juni 2017 - 10:12 WIB

Ramadan Bulan Kepedulian Sosial

Sabtu, 10 Juni 2017 - 14:12 WIB

Surga yang Teristimewa

Sabtu, 10 Juni 2017 - 11:57 WIB
OPINI

Pancasila Fondasi Rumah Besar "Indonesia"

Jumat, 02 Juni 2017 - 01:09 WIB

Bulan Harus Serakah Bersedekah

Selasa, 30 Mei 2017 - 17:37 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia