RIAUBOOK.COM - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Nasdem Hanura M. Adil walk out dari Rapat Paripurna untuk pengesahan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018.

Aksinya ini dilakukan karena dirinya merasa tidak puas dengan pembahasan APBD Riau yang menurutnya tidak memenuhi unsur keadilan bagi masyarakat.

Salah satunya dari sektor kesehatan. Dari triliunan rupiah anggaran kesehatan, tidak satu rupiahpun yang mengalir untuk bantuan keuangan bidang kesehatan kepada dua daerah yaitu Dumai dan Bengkalis.

"Memang memenuhi mandatori (10 persen APBD untuk kesehatan-red), tapi pertanyaan kita itu, mengapa Dumai dan Bengkalis itu tidak dianggarkan untuk bantuan kesehatan?," kata M. Adil di Gedung DPRD Riau, Rabu (29/11/2017).

Padahal menurutnya, kedua daerah tersebut juga telah mengusulkan proposal untuk bantuan keuangan. Bahkan di Komisi V (Komisi E) dirinya juga sudah mempertanyakan hal tersebut kepada Badan Anggaran (Banggar).

"Kita mempermasalahkan (dalam rapat Banggar-red) makanya dalam rapat Banggar dengan TAPD, kita mempertanyakan ini, membagi APBD ini pakai indikator atau tidak? Apa cara-caranya?," katanya.

Padahal menurutnya, membagi APBD itu memakai tiga indikator, yaitu pertama tingkat kemiskinan, kedua luas wilayah dan ketiga jumlah penduduk.

Bahkan, lanjut Adil, ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ditanyakan hal tersebut, terkesan tidak bisa menjawab hal yang bersangkutan.

"Tapi dalam peraturan pembahasan APBD, antara Banggar dengan TAPD itukan teknis, pengesahannya mau atau tidak ya di sini (rapat paripurna-red)," kata politisi Partai Hanura ini.

Sehingga menurutnya, tidak tepat jika setiap finalisasi pembahasan antara Banggar dan TAPD ketika sudah dibawa Rapat paripurna sudah otomatis harus disahkan, karena pengambil keputusan tertinggi adalan dalam Rapat paripurna ini.

Terlebih lagi, lanjut dia, Gubri Andi Rachman sering berpidato akan membangun daerah pesisir, sementara Dumai dan Bengkalis termasuk ke dalamnya.

Adil mengatakan akan tetap memperjuangkan ini, termasuk mempertanyakan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tapi menurutnya di Rapat paripurna inilah saat yang paling tepat.

"Pak Sunaryo (pimpinan rapat paripurna-red) kan dari Dumai, kita cuma ada 11 orang dari Dapil V (Dumai, Bengkalis, Meranti), makanya saya kadang-kadang kecewa juga dengan beliau (tidak mengakomodir ini-red)," kata Adil. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau