RIAUBOOK.COM - Badan Anggaran DPRD Riau tidak melakukan pembahasan atas anggaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan pengawas Pemilu Prov. Riau tahun 2018 karena kecewa bahwa yang mewakili KPU dan Bawaslu mengikuti rapat tidak membawa dokumen pendukung terkait anggaran yang diusulkan (RKA dan kertas kerja pendukung alokasi anggaran Kab/Kota dan Provinsi) Pada 27 November 2017 yang lalu.

Menemukan Gubernur Riau juga telah menanda tangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp 324 miliar untuk KPU Prov. Riau sebelum pembahasan Banggar dilakukan, disampaikan oleh Sugeng Pranoto pada Rapat Paripuna DPRD Riau (29/11/2017) Pada pembacaan laporan Hasil Evaluasi Banggar DPRD Riau tentang APBD Prov. Riau.

Saat dikonfimasi oleh RiauBook.com terkait hal tersebut, Ahmad Hijazi yang menjabat sebagai Sekda Prov. Riau mengatakan bahwa penandatanganan NPHD oleh Gubri untuk KPU merupakan prosedur dari Kementrian Dalam Negeri yang mengatur bahwa Pemprov Riau di bulan Juli yang lalu sudah harus menanda tangani Hibah Daerah untuk KPU.

"Dan itu menurut Mendagri sesuai dengan peraturannya, malah itu diarahkan Mendagri, dan untuk KPU itu sama dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) perlakuannya," kata Sekda kepada RiauBook.com.

Sekda mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah.

"Bukan dievaluasi, Banggar sih boleh memberikan penajaman dari sisi jumlah, tapi kan itu nanti di APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) perubahan," Sekda mengujarkan.

Sekda juga mengatakan NPHD tidak mengalami perubahan.

"Tapi kalau mereka nanti ternyata tidak di gunakan, seperti kemarinkan ada calon perseorangan tidak jadi, dananya kan bisa di hemat, itu udah Rp 11 miliar dihemat," Demikian Sekda. (RB/Dwi/Advertorial)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau