RIAUBOOK.COM - Komisi II DPR RI mengingatkan agar kebijakan penyederhanaan birokrasi yang saat ini sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, harus memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya agar tidak mengurangi penghasilan ASN," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo saat memimpin rapat yang digelar bersama Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Kendati demikian, Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan jabatan eselon III dan IV baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rapat tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, penataan negara besar seperti Indonesia perlu proses panjang yang dimulai dengan reformasi birokrasi.

Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan jabatan eselon dan penyesuaian kesejahteraan pegawai.

"Perlu sebuah proses dimulai dengan reformasi birokrasi, menghilangkan pola pikir eselon, sistem penggajian dan pensiun," kata dia.

"Kesejahteraan juga kami pikirkan," tambahnya.

Salah satu upaya Kementerian PANRB dalam proses penyederhanaan birokrasi ini, kata Tjahjo, adalah dengan mematangkan sistem penggajian dan pensiun yang baru.

Sebagai pilot project, kata dia, Kementerian PANRB telah melakukan penyederhanaan eselon III dan IV di lingkungan setempat.

"Tidak ada yang menyimpang. Di internal Kementerian PANRB, penyederhanaan jabatan sudah selesai dengan menyetarakan 141 pejabat eselon III dan IV ke jabatan fungsional," tegas Tjahjo.

Untuk diketahui, penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. (RB/Dwi)