Riau Book - Tiang untuk jaringan fiber optic (FO) milik PT Mayatama Solusindo yang berdiri di sejumlah lokasi di Kota Dumai, Riau, dianggap sama sekali tidak ada menguntungkan pemda setempat.

Hal itu karena perusahaan jaringan internet tersebut tidak ada mengeluarkan pembayaran restribusi, sementara fasilitas yang digunakan berada di lingkup milik pemerintah daerah, dan saat ini PT Mayatama hanya mengantongi sepucuk surat rekomendasi itupun dari Dinas Tata Kota Dumai.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Hendri Sandra di Dumai, Kamis (28/4/2016) menjelaskan, pihaknya hanya mengeluarkan izin HO, dan itupun kegunaanya bukan untuk kepentingan pemasang tiang optic tapi untuk kantor.

Hendri mengakui, sampai saat ini untuk pendapatan daerah dari pemasangan tiang optic tersebut tidak ada sama sekali.

"Saya sudah kordinasi dengan Dispenda, tidak ada retribusinya untuk Dumai. Nanti kita akan kordinasikan dengan Dinas Tata Kota, sesuai dengan aturan yang kita miliki apa yang harus dilakukan oleh PT Mayatama, karena tentunya itu suatu kewajiban," kata Hendri.

Melihat dari surat rekomendasi Dinas Tata Kota , pemasangan tiang jaringan itu tak sesuai dengan yang tercantum di dalam surat tersebut yang hanya 20 titik, akan tetapi pemasangan tiang berwarna merah tersebar seperti di jalan-jalan utama Kota Dumai, di antaranya di Jalan Sudirman, Jalan Sukajadi, Jalan Ombak dan Jalan Cempedak.

Keberadaan tiang-tiang itu, padahal kian menambah deretan kesemrawutan kabel-kabel yang terbentang di beberapa tiang. Termasuk memperburuk keindahan Kota Dumai.

Dinas Tata Kota, saat dikonfirmasi melalui Kabid Pertamanan dan Penerangan Jalan, Ade Putra menyatakan, kendati PT Mayatama telah memiliki izin prinsip dari Kemenkoinfo, namun perusahaan tersebut harus berkordinasi dengan instansi teknis di daerah ini."Kalau untuk retribusi pendapatan daerah sampai saat ini belum ada, karena belum adanya Perda atau Perwako."katanya mengakui.

Sementara itu ditempat terpisah, Pengamat Perkotaan Abdul Gafur yang dihubungi menyebutkan, karena ini menyangkut fasilitas pemerintah, itu artinya Pemko Dumai tidak harus berdiam, harus ada sikap tegas dengan membuat Perwako, sehingga jelas ada retribusi dan menguntungkan terhadap Kota Dumai.

"Perusahaan dalam hal ini, jangan hanya memikirkan keuntungan semata, tapi bias memberikan kontribusi dari usahanya,"katanya.

Dan sebelum ada aturan dan payung hukum yang kuat, Pemerintah Daerah berhak untuk menghentikan sementara pemasangan tiang FO, sampai Perwako diterbitkan.

Dia mengakui, memang dengan bertambahnya tiang-tiang yang tertancap di pinggiran jalan kota Dumai, menambah tatanan kota tidak lagi indah, karena banyaknya kabel-kabel yang terbentang. (RB/dad)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau