RiauBook - Duta Besar Arab Saudi Mustafa Ibrahim Al-Mubarak mengatakan akan memeriksa mengapa perwakilan Indonesia di Arab Saudi tak diberitahu ihwal tanggal pelaksanaan eksekusi mati Siti Zainab binti Duhri Rupa. Mustafa mengaku harus bertanya terlebih dahulu pada pemerintahnya.

Menurut Mustafa, sesuai prosedur, perwakilan pemerintah yang warganya akan dihukum mati mendapat pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan eksekusi. "Saya tak tahu mengapa tak ada pemberitahuan, harus dicek terlebih dahulu," ujar Mustafa usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Dalam pertemuan dengan Jusuf Kalla, Mustafa mengatakan tak ada pembicaraan soal kasus ini. Pertemuan hanya membahas soal Organisasi Kerja Sama Islam. Mustafa mengatakan hubungan negaranya dan Indonesia tak terganggu dengan adanya masalah ini. "(Hubungan) tetap baik," kata dia.

Informasi pelaksanaan eksekusi pertama kali diketahui Kementerian Luar Negeri pada 14 Februari 2015 pukul 14.00 WIB. Konsulat Jenderal RI di Jeddah menerima informasi dari pengacara Khudran Al Zahrani mengenai telah dilaksanakannya hukuman mati (qisas) terhadap WNI bernama Siti Zainab binti Duhri Rupa.

Mendiang Siti Zainab dihukum mati di Madinah pada pukul 10.00 waktu setempat. Zainab, yang lahir di Bangkalan, 12 Maret 1968, merupakan buruh migran di Arab Saudi yang dipidana atas kasus pembunuhan istri masjikannya bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada 1999.

Siti Zainab kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999. Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qisas kepada Siti Zainab. Dengan jatuhnya keputusan qisas itu maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban.

Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil balig. Pada 2013, setelah dinyatakan akil balig, Walid menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memaafkan Siti Zainab.

Walid tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013. Perlindungan WNI di luar negeri, kata pejabat Kementerian Luar Negeri dalam rilisnya, Rabu, 15 April 2015, termasuk WNI yang menghadapi masalah hukum, merupakan prioritas Pemerintah Indonesia.

Sejak awal, pemerintah telah berjuang mendampingi Zainab. Pemerintah Indonesia telah melakukan semua upaya secara maksimal untuk membebaskan Siti Zaenab dari hukuman mati, antara lain dengan menunjuk pengacara Khudran Al-Zahrani yang mendampingi Siti Zainab dari sisi hukum dalam setiap persidangan.

Ada pun dalam langkah diplomatik, tiga Presiden Indonesia, yakni mendiang Abdurrahman Wahid (2000), SBY (2011), dan Joko Widodo (2015), telah mengirimkan surat resmi kepada Raja Saudi. "Surat itu berisi permohonan agar Raja Arab Saudi memberi pemaafan kepada WNI tersebut," kata pernyataan itu. (shs)

SUMBER: ANTARA