RiauBook.com, INDRAGIRI HILIR - Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan RI No:235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk non tunai dan Peraturan Menteri Keuangan RI No: 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil T.A 2016.

Bertempatkan di Aula Kantor Bupati, sosialisasi yang di taja Bagian Keuangan SETDA Inhil dan di laksanakan selama 1 hari tersebut di Buka dan di hadiri Sekda, Asisten III Setda Inhil, Staf Ahli Bupati, Kadis Kaban dan Kabag, Camat se-Kabupaten Inhil denganserta menghadirkan dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI,Khendra Al Asyari dan Dadang Budi Hartono dan juga diikuti sebanyakseluruh Kepala SKPD di lingkungan PEMKAB Inhil, Kepala Bagian Setda Inhil serta staf yang terkait, Kamis (2/6/2015).

Bupati Inhil sambutannya dalam hal ini di bacakan Asisten III Setda Inhil mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 235/PMK/07/2015, menjadi polemik bagi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, tak terkecuali bagi Kabupaten Indragiri Hilir, dan terutama bagi daerah yang APBD bersumber dan didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH).

"Sehingga banyak menimbulkan persepsi dan interprestasi yang kurang tepat dalam menterjemahkan PMK tersebut, maka Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan merasa perlu melakukan sosialisasi dan sekaligus mencari masukan untuk kelancaran dari proses implementasi dari PMK Nomor : 235 tersebut. Pada hari ini Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir," tukasnya.

Melaksanakan sosialisasi PMK Nomor : 235 tersebut. Bagi Indragiri Hilir yang sumber APBDnya didominasi oleh DBH, akan mengalami suatu perubahan kondisi yang signifikan, dimana dana APBD yang bersumber dari DBH dan DAU, sesuai PMK Nomor : 235 dikonversikan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

"Hal ini tentunya akan menjadi pembahasan yang menarik dalam sosialisasi ini, karena berbagai penafsiran telah terjadi terutama bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sert perbankan di Indonesia,saat diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Nontunai," tambahnya.

Sejalan dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 235, pada kesempatan ini juga dilakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2016.

"Ini mengatur semua pengelolaan dana transfer ke Daerah dan Dana Desa. Meskipun Dana Desa hadir melalui skema Negara, Kabupaten, baru kemudian ke Rekening Desa, namun harus diatur oleh Peraturan ini karena merupakan dana yang bersumber dari APBN," ungkapnya.

Beliau juga menambahkan,dengan mempelajari Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan PengelolaanTransfer ke Daerah dan Dana Desadiharapkan akan dapat menambah wawasan dan penguasaan pengetahuan mengenai pengelolaanTransfer ke Daerah dan Dana Desaoleh pengelola pada setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

"Saya tidak ingin pemerintah desa terjebak pada pengelolaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga terjadi kebocoran anggaran yang tidak hanya merugikan aparatur pengelola namun program dan kegiatan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat yang dapat terhambat," harapnya.

Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, Efisien dan Efektip serta penyerapan APBD yang maksimal dan tepat waktu untuk mempercepat pembangunan di Daerah.