Riau Book- Kekuatiran masyarakat Riau atas investasi bodong yang merajalela belakangan ini, hingga taraf merugikan dan meresahkan, akan terjawab kedepan dengan dibentuknya tim kerja satuan tugas waspada investasi Provinsi Riau, bersamaan dengan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) antara pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Riau.

"Terimakasih kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman atas dukungan dan dorongan pembentukan tim ini," kata Kepala OJK Riau M Nurdin Subandi di Balai Serindit, gedung daerah Riau Kamis (13/10/16).

M Nurdin menjelaskan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) dan tim kerja satuan tugas waspada investasi Provinsi Riau

Ini merupakan jawaban bagi tantangan yang muncul dalam isu akses keuangan yang selalu dikaitkan dengan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Makanya perlu upaya nyata mendorong ekonomi UMKM dan sektor prioritas sehingga perlu percepatan akses keuangan.

"Untuk Ini perlu pemerintah daerah

Dan OJK membentuk tim sejalan dengan radio gram Menteri," terangnya.

Ia menerangkan keanggotaan TPAKD terdiri dari 20 perwakilan SKPD, 8 perwakilan asosiasi, 3 akademisi dan Bank Indonesia.

Ia menambahkan fokus tim mendorong percepatan akses keuangan industri, misalkan di Indra Giri Hilir ada kelapa dan sagu di Meranti.

"Pemberdayaan UMKM meningkatkan pembiayaan dan sinergi

Akses keuangan sosialisasi literasi keuangan," tegasnya.

TPAKD juga akan dilengkapi pokja pada tiap program.

Selain itu terang M Nurdin, pembentukan tim kerja satuan tugas waspada investasi Provinsi Riau juga guna menyelesaikan kasus maraknya investasi bodong, salah satunya dikarenakan kurang fahamnya masyarakat terhadap investasi tersebut.

"Jika ini terus terjadi jangka panjang akan berdampak negatif kepada kepercayaan msyarakat," tegasnya.

Makanya perlu penguatan industri mencari solusi menangani investasi bodong, oleh karena itu dalam rangka mencegah semakin banyaknya masyarakat jadi korban dibentuk satgas ini.

"Satgas ini terdiri dari kepolisin, Kejaksaan BI, kementerian agama, Disperindag, Koperasi, Komimfo, Badan Penanaman Modal, BPT-PM Pekanbaru, dan Biro Adminstrasi SDM Riau," katanya mengakiri.