Riau Book - Rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dan presiden sejauh ini masih menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang menilai tak layak di tengah ekonomi yang sedang merosot. Namun ada pula yang setuju dinaikkan untuk menghindari peluang korupsi jika gaji besar.

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai, semua pejabat negara memang seharusnya terpenuhi kebutuhannya oleh negara agar tidak korupsi. Namun, dengan melihat kondisi ekonomi negara yang saat ini sedang melemah, ia menegaskan hal itu belum amat diperlukan.

"Prinsipnya seluruh pejabat itu terpenuhi seluruh kebutuhannya agar tak korupsi. Mereka harus sejahtera karena ada kewenangan mereka di situ. Meski positif tapi pasti ada perlawanan dari publik karena kondisi ekonomi kita sekarang ya," kata Karding di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).

"Apalagi Presiden yang kewenangannya lebih dari siapapun. Direksi BUMN atau pejabat Bank Indonesia justru gajinya lebih besar. Tapi ini belum tepat momentumnya," imbuh dia.

Kata dia, yang harus diprioritaskan saat ini oleh pemerintah maupun DPR adalah kondisi masyarakat yang daya belinya menurun dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). "Ya momentumnya tidak pas untuk menaikkan tunjangan atau gaji Presiden, masih banyak yang harus menjadi prioritas. Bagi kami ini belum perlu," ujar dia.

Namun, jika memang kenaikan tunjangan bagi pejabat negara itu memang diharuskan, Karding mengatakan, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak terlalu besar. "Ya mungkin dengan adanya bertahap atau jenjang, agar masyarakat juga tidak kaget," tandas Karding.

Partai politik di DPR sudah mengungkapkan penolakan terhadap wacana kenaikan gaji anggota DPR dan presiden yang sudah disepakati oleh BURT dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Namun Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai jika gaji presiden yang harusnya naik dari Rp 62 juta menjadi Rp 200 juta. Sebab, wewenang dan tanggung jawab presiden lebih besar dibanding instansi pemerintahan yang lain. (merdeka)