Riaubook - Hearing Komisi A DPRD Riau bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ditunda. Hearing dilakukan terkait isu yang beredar dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV pada beberapa waktu yang lalu, Kamis (19/01/2017).

Adapun alasan batal ini dikarenakan pimpinan DPRD belum menyetujui untuk dibahas lantaran tidak ada bukti pengaduan diterimanya.

Kendatipun demikian, agenda mengundang BKD untuk pembahasan terkait tenaga kerja honorer K2 tetap berjalan seperti biasa. Hazmi Setiadi sebagai ketua komisi A yang langsung memimpin rapat dengan BKD.

"Sebenarnya kita juga mau menanyakan soal isu miring jual beli jabatan. Namun koordinator dari komisi A yang saat ini menjadi salah satu pimpinan belum menyetujui, akhirnya kita jadwalkan ulang lagi dan menunggu lebih lanjut dari pimpinan," kata Hazmi.

Sementara itu wakil pimpinan DPRD Riau, Noviwaldy Jusman membenarkan, bahwa rapat itu tidak bisa dilakukan lantaran surat pengaduan terkait jual beli jabatan belum diterimanya melalui Sekwan.

"Kita akan pelajari dahulu tentang pengaduan ini, sebelum dibicarakan dengan BKD, sebab sampai saat ini pengaduan adanya jual beli jabatan belum sampai pada saya dan sesuai aturan pengaduan ini harus ada register Sekwan untuk disampaikan pada pimpinan DPRD," kata Noviwaldy Jusman usai rapat paripurna, Kamis (19/01/2017). (RB/Khusnul/Shinta).



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau