Riaubook - Pemerintah Kota Pekanbaru mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mengesahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru guna mempercepat Pembangunan.

"Mana yang bisa kita prioritaskan dibahas 2017 sudah kami usulkan karena tidak bisa sekaligus semua, inilah dia," kata Asisten II Kota Pekanbaru Dedi Gusriadi di Pekanbaru, Jumat (20/1/17).

Dedi saat menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi terhadap enampada sidang paripurna ke- 3 masa sidang pertama DPRD setempat menyatakan Pemko ingin Ranperda ini bisa langsung berguna bagi pembangunan.

"Ini salah satu rangkaian persyaratan dalam pengesahan enam Ranperda ini," ungkapnya.

Dedi menerangkan pihaknya sengaja menyampaikan enam Ranperda dulu untuk digesa dibahas oleh DPRD karena berkaitan dengan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Enam Ranperda tersebut yaitu pertama Ranperda Pengelolaan Pedagang Kaki lima, Pasar Ramadhan dan Penyajian Tata Letak Barang Dagangan. Kedua Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Ketiga Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru 2005-2025.

Selanjutnya keempat Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Kelima Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan yang keenam Ranperda Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam jawabannya atas pandangan umum fraksi Dedi menyampaikan jawaban atas Ranperda Pengelolaan Pedagang Kaki lima (PKL), Pasar Ramadhan dan Penyajian Tata Letak Barang Dagangan, bahwa pemerintah telah menyediakan tempat-tempat dan tata letak terhadap PKL dan Pasar Ramadhan.

"Melalui Ranperda ini nantinya kita bisa menyusun dan menata PKL dan pasar-pasar Ramadhan sesuai dengan payung hukum dan tentunya sesuai aturan yang berlaku," kata Dedi.

Dalam jawabannya terhadap Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dedi Gusriadi mengatakan penetapan retribusi nantinya dapat ditinjau dari indeks harga dan perekonomian karena retribusi pasar merupakan sumber pendapan asli daerah (PAD) agar capaian retribusi dapat tercapai dengan maksimal.

"Capaian retribusi pasar pada tahun 2015 lalu, terealisasi 96 persen, tahun 2016 terealisasi hanya 98,7 persen. Sedangkan RPJPD mengacu pada peningkatan koordinasi Pekanbaru-Kampar-Siak-Pelalawan (Pekansikawan),"terangnya.

Selain itu untuk tenaga kerja lokal sebut Dedi saat ini jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan, dengan adanya Ranperda ini kita dapat mengawasi terhadap tenaga kerja lokal dan akan menindak tegas perusahaan yang tidak mengikuti aturan.

"Perda ini menjadi prioritas kami dengan melibatkan mulai dari perguruan tinggi, perusahaan, dan tim ahli agar tenaga kerja lokal dapat mendapat pekerjaan. Untuk UMKM dan koperasi juga diprioritaskan untuk kesejateraan masyarakat, serta pelayanan satu pintu diharapkan nantinya dapat berjalan baik dengan layanan askes yang lebih luas untuk pengurusan proses perizinan dan non perizinan," ujarnya.

Untuk itu, Pemko berharap, dari enam Ranperda yang sudah disampaikan dan juga sudah mendapat pandangan dari masing-masing fraksi DPRD Kota Pekanbaru, segera dibahas, dan disahkan jadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan mengigat banyaknya regulasi-regulasi atau peraturan pemerintah yang berubah, dan membutuhkan payung hukum yang kuat.

"Mohon ini dipercepat banyak peraturan yang berubah berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2016, termasuk perubahan OPD baru, jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," katanya menambahkan.


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau