Riau Book - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan seperti dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) hanyalah syarat minimal.

"Itu (akuntabilitas dan transparansi-red) menjadi syarat minimal yang menjadi perhatian kita," kata Harry Azhar Azis saat ditemui usia menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Tata Kelola BUMD Seiring Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Senin (23/1/2017).

Syarat lain yang lebih penting, lanjut pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ini, adalah bagaimana setiap rupiah uang yang ada tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bank Riau Kepri (BRK) sendiri menurut Ketua BPK, secara governance sudah cukup bagus, karena sudah melalui audit akuntan publik.

"Tinggal nanti pengukuran-pengukuran dalam konteks kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," kata dia.

Dikatakan oleh Harry, BRK tinggal menghitung berapa dari kredit yang diberikan dapat mengurangi pengangguran baik di Riau dan juga Kepri. Kemudian juga berapa dari kredit yang diberikan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Kalau hal seperti itu dapat dilakukan oleh BRK dan juga BUMD-BUMD lainnya, maka baru bisa dikatakan bahwa BUMD tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau