Riaubook - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun anggaran 2017 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Rohul, Senin (23/01/2017). Besaran anggaran yang disampaikan Dalam ranperda tersebut sebesar Rp1.4 triliun atau sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pada KUA-PPAS 2017 pekan lalu.

Rapat paripurna penyampaikan Ranperda APBD Tahun anggaran 2017 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rokan Hulu, Kelmi Amri SH, didampingi H. Zulkarnain, S.Sos, dan Abdul Muas, selaku wakil Ketua DPRD Rohul. Turut hadiri puluhan anggota DPRD Rohul, Plt. Bupati Rohul, H. Sukiman, diwakil Sekda Rohul Ir. Damri dan sejumlah kepala Dinas yang ada di lingkungan Pemkab Rohul.

Dalam laporannya, Sekda Rohul, Ir. Damri, menyampaikan, menindaklanjuti persetujuan bersama KUA dan PPAS yang telah disepakati pada rapat paripurna 20 Januari 2017, Pemkab Rohul bersama dengan DPRD telah melakukan pembahasan guna merumuskan persoalan tentang APBD tahun 2017. Substansi Pemerintah yang mendasar Pemerintah Rohul dalam menyusun Rancangan APBD ini adalah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

Kemudian, adanya perbedaan asumsi disaat penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun 2017 dengan KUA-PPAS yang telah disepakati, itu terjadi akibat adanya perubahan asumsi penerimaan yang terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula penundaan salur terhadap DAU 2016, dan berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat akan disalurkan tahun pada tahun 2017. Namun pada pelaksanaannya Pemerintah pusat menyalurkannya pada akhir tahun 2016.

"Dalam hal ini, tentu berpengaruh kepada asumsi penerimaan dan belanja daerah. Dan oleh Pemkab Rohul bersama DPRD Rohul telah menyepakati dan menyetujui KUA-PPAS tahun 2017 berdasarkan perubahan asumsi tersebut," ujar Sekda Rohul, Ir. Damri, mewakili Plt. Bupati Rohul, H. Sukiman, menyampaikan laporan Ranperda APBD Rohul tahun 2017 dalam paripurna.

Dilanjutkan Sekda Rohul, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan pilar utama dalam menentukan alokasi anggaran belanja daerah. Namun demikian optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh membebani hajat hidup masyarakat. Tentunya semua hal itu dilakukan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, ekonomis, kepatuhan sebagaimana diatur diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pada sisi anggaran belanja daerah tahun 2017 disampaikan sebesar Rp1,4 triliun dengan rincian, belanja tidak langsung sebesar Rp793.657,470,339- belanja tidak langsung (belanja pegawai) Rp557.813,459,222-, belanja hibah Rp14.216.000,000. Pada belanja hibah tahun 2017," ujar Sekda Rohul, Ir. Damri.

Ditambahkan Sekda Rohul, pada belanja hibah tahun 2017 sangat jauh berbeda dengan dari tahun sebelumnya. Pemkab Rohul hanya menganggarkan kepada Badan, Lembaga, Organisasi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dianggaran terus menerus. Dan terhadap Badan, Lembaga, atau Organisasi yang tidak boleh diberikan terus menerus belum menganggarkan pada Rancangan APBD 2017.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Rokan Hulu, Kelmi Amri, SH mengatakan, dengan diserahkannya Ranperda APBD Tahun 2017, tahapan berikutnya yang dilakukan adalah penyampaikan tanggapan Fraksi DPRD, kemudian pembahasan ditingkat Komisi dan Banggar. Setelah semua tahapan sudah dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah pengesahan Ranperda APBD yang dijadwalkan pada tanggal 27 atau 30 Desember 2017 mendatang.

"Yang dimatangkan di RAPBD ini nantinya adalah pembedahan RKA masing-masing SKPD. Jika ada kegiatan yang dianggap belum prioritas atau masih bisa dikesampingkan akan kita geser untuk memenuhi kebutuhan yang skala prioritas. Justru itu kita meminta kepada tim TAPD supaya mematangkan seluruh program kegiatan SKPD. Sehingga tidak ada lagi mis informasi yang terjadi antara tim TAPD dan SKPD dalam menjabarkan program kegiatan dalam anggaran,"ujar Kelmi Amri. (RB/Beni/Shinta)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau