Riaubook - Pasca meninggalnya bayi berumur 18 bulan di panti asuhan tunas bangsa, Anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati angkat bicara.Seluruh pihak tidak hanya Kota tapi Provinsi harus berkordinasi, Selasa (31/1/2017).

"Seluruh pihak harus berkordinasi secara intensif untuk bagaimana menyisir panti-panti yang ada di Riau dan memastikan panti-panti tersebut memiliki kelayakan terhadap penghuninya," harapnya saat dijumpai wartawan.

Dan lanjutnya sebaiknya pengelola panti membuka diri dan berkomunikasi dengan pemerintah.

"Karena Undang-undang Dasar (UUD) sudah menyatakan itu, fakir miskin dan orang terlantar dibiayai oleh Negara. Ini yang menjadi dasar ketika pemerintah berkoordinasi dengan pengelola panti," harapnya.

Ade Hartati juga mengaku, sebelum kasus ini mencuat ke publik DPRD Kota komisi III periode 2009-2014, saat itu sudah pernah berkunjung ke panti asuhan yang terletak di Jalan Lintas Timur, KM 13 kecamatan Tenayanraya, Pekanbaru tersebut memang tidak layak huni dan juga sempat berkomunikasi dengan pihak pengelola panti, dan mereka tertutup tidak mau terbuka.

Lebih lanjutnya kata Ade Hartati, Komisi III saat itu (Periode 2009-2014) sudah merekomendasikan panti untuk diambil alih pemerintah tetapi pengelola menolak.

"Kita pernah merekomendasikan panti tersebut untuk diambil alih pemerintah, tetapi pengelola menolak dan keberatan dengan alasan yang tidak jelas, pemerintah saat itu yang masih dipimpin Walikota Herman Abdullah menghormati itu dan tidak bisa memaksa," tegasnya.

Dan untuk kasus meninggalnya penghuni panti tersebut, kita tungu proses penyidikan dari pihak kepolisian,apakah korban ini sakit atau ada tindak kriminal, tambahnya.(RB/Khusnul/Shinta)


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau