Riaubook - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau DPRD Riau Bingung terlalu banyak Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (LHK).

Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Pansus RTRW-P Riau DPRD Riau, Asri Auzar, Selasa (21/02/2017).

Dikatakan Asri, saat ini terlalu banyak pedoman Surat Keputusan RTRW setempat yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kami jadi bingung mau pakai aturan yang mana. Ada banyak SK yang dikeluarkan Kementeriaan LHK. Lalu mana yang harus kami pedomani," ungkap Asri.

Diakui Sekretaris Komisi D DPRD Riau, selama ini hal tersebut cukup menjadi polemik. Pasalnya, banyak masyarakat atau perusahaan yang memegang SK RTRW berbeda-beda sebagai acuan sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum.

Selain itu, Asri juga menyorot kebijakan pemerintah pusat yang terkesan 'main-main' dalam menyelesaikan RTRW.

"Salah-satunya penyebab mengkatungnya penyelesaian RTRW Riau ini adalah regulasi yang tumpang tindih dari Pemerintah Pusat serta egosentrik dari kementerian terkait sehingga menyebabkan bertambah rumit," kritik Legislator asal Rokan Hilir, Riau tersebut.

Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat tersebut juga menyebut banyak dampak yang ditimbulkan akibat belum rampungnya persoalan RTRW-P Riau, terutama dalam hal investasi di Riau.

"Triliunan dana yang harusnya sudah bisa diinvestasikan untuk menggerakan perekonomian di Riau pun harus kembali sirna, karena RT/RW yang bertahun-tahun tak pernah dituntaskan," imbuh Asri Auzar.

Untuk itu, kata Asri, salah-satu upaya pihaknya dalam mempercepat penyelesaian RTRW Riau yakni dengan menggandeng pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelesaian RTRW-P Riau agar dalam pengesahannya tidak lagi menimbulkan polemik hukum di kemudian hari.

Rencana pertemuan yang dijadwalkan Februari 2017 ini, kata Asri, dengan melibatkan empat Kementerian diantaranya Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Serta menghadirkan perwakilan dari DPR RI komisi II, IV dan VII. Mudah-mudahan dari pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan," pungkasnya seraya meyakini realisasi pembahasan RTRW akan selesai Maret 2017 ini. (RB/Khusnul/Shinta)



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau