Riau Book - Bencana asap Riau terbukti menganggu semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan serta perekonomian. Dan bahkan kali ini, sidang perdana dugaan suap APBD Riau dengan terdakwa Ahmad Kirjauhari tertunda karena Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat mendarat di Pekanbaru akibat kabut asap pekat.

"Sidang harus tertunda karena pesawat yang ditumpangi JPU dari Jakarta tidak bisa terbang ke Pekanbaru akibat kabut asap," kata Panitia Muda Tindak Pidana Korupsi (Panmud Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Denni Sembiring, di Pekanbaru, Selasa (21/10/2015).

Pada Rabu ini kabut asap di Pekanbaru terus memburuk dengan jarak pandang hanya berkisar 300 meter. Akibatnya, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru nyaris lumpuh dengan puluhan jadwal penerbangan dipastikan batal.

Sementara itu, dengan tertundanya sidang perdana tersebut, Denni mengatakan sidang akan kembali digelar pada Jumat mendatang (23/10). Agenda pada sidang perdana ini, menurut Denni adalah pembacaan dakwaan.

Sementara itu, dari ruang sidang Cakra, tempat diselenggarakannya sidang dugaan suap APBD Riau itu terlihat telah dipasang alat perekam untuk merekam jalannya sidang. Alat itu sendiri dipasang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Riau.

Sebelumnya dua Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014 tersebut pada Selasa (13/10) ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK Pulung Trinandoro menjadi Ketua tim JPU dengan lima orang jaksa lainnya dalam dugaan suap yang melibatkan Gubernur Riau Non aktif, Annas Maamun.

Dalam perjalanan kasusnya, KPK juga telah melakukan Rekonstruksi di tiga tempat berbeda, Rumah Dinas Gubernur Riau, Gedung DPRD Riau, dan rumah pribadi mantan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus.

Selain Ahmad Kirjauhari, KPK telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun sebagai tersangka pemberi suap rancangan APBD Perubahan Pemprov Riau tahun 2014.

Annas diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait pembahasan rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD murni 2015. Sejauh ini KPK baru menetapkan Kirjauhari selaku anggota DPRD yang menerima uang suap itu.

Kirjauhari dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal-pasal itu mengatur tentang perilaku penerimaan suap.

Sedangkan Annas dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang mengatur tentang pemberian suap.

Annas sendiri sebelumnya divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung enam tahun penjara dan denda Rp250 juta atas kasus suap alih fungsi lahan di Kuantan Singingi seluas 1.188 hektare dan Bagan Sinembah Rokan Hilir 1.214 hektare. (antara)