RiauBook - Menghadapi situasi tak mudah di sisi politik, terutama dalam menangani kontroversi pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri dan konflik KPK vs Polri, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat apresiasi dari sisi kinerja ekonomi. Dalam 100 hari pemerintahan baru dinilai membuat fondasi ekonomi yang menjanjikan.

Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Fadhil Hasan mengatakan, ada sejumlah fondasi ekonomi yang berubah secara positif. Salah satunya, keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak populis.

 "Jokowi sudah berhasil mengubah apa yang menjadi kebijakan pemerintahan sebelumnya," kata Fadhil dalam diskusi bertajuk "Alhamdulillah Lewat 100 Hari" di sebuah stasiun radio di Jakarta, Sabtu (31/1/2015), seperti dikutip dari Kompas.com.

Dia mengemukakan, ketika pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak, misalnya, Jokowi-Kalla dihadapkan pada posisi harus berhadapan langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok pun akhirnya merangkak naik imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Ketika harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi pun ikut mengalami penurunan.

"Hal ini menyediakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Dengan adanya itu, dia bisa menjalankan agenda ekonomi yang menghadirkan peranan pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, pemeritahan Jokowi-Kalla juga mengembangkan iklim investasi yang lebih mudah, yaitu sistem pelayanan terpadu satu atap. Sistem ini memberikan fondasi yang cukup kuat untuk memudahkan realisasi agenda-agenda ekonomi Jokowi-Kalla ke depan.

Kendati demikian, Fadhil mengingatkan, agar Jokowi-JK juga membuat perencanaan ekonomi jangka panjang yang matang. Jika dilihat dari sisi kebijakan jangka pendek, kedua kebijakan Jokowi-JK itu memang sudah cukup baik.

"Tapi agak mengkhawatirkan untuk jangka panjang dengan dua hal tersebut. Jangka panjang saya belum melihat adanya suatu perencanaan ekonomi terpadu antara kementerian satu dengan kementerian lain," kata dia. (shs)